Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi, menyebut kritik Wali Nagari Cupak, Fatmi Bahar Dt. Tuo, mengenai dukungan anggaran kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) sebagai masukan konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Solok. Pernyataan tersebut disampaikan Candra saat memberikan sambutan pada penutupan MTQ Nasional ke-XLI tingkat Kecamatan Gunung Talang di Nagari Cupak, Kamis (15/10/2026).
Kabupaten Solok, BaNagari.id | Dalam sambutannya, Candra menanggapi kritik mengenai perbandingan anggaran kegiatan olahraga dengan dukungan pendanaan untuk kegiatan keagamaan. Ia mengakui bahwa masukan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam perencanaan kegiatan MTQ pada tahun-tahun mendatang.
“Ini adalah kritikan konstruktif untuk kita Pemerintah Kabupaten Solok,” ujar Candra, Ia kemudian menegaskan bahwa masukan dari wali nagari tersebut akan menjadi catatan bagi pemerintah daerah, “Untuk itu masukan dari Pak Wali tadi, itu menjadi catatan bagi kami,” katanya.
Jelaskan Tekanan Anggaran Dan Pemulihan Pascabencana
Candra menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dan kebutuhan penanganan bencana. Dalam sambutannya, ia menyebut transfer ke daerah mengalami pemangkasan sebesar Rp222 miliar. Menurut Candra, setelah bencana terjadi, sebesar Rp144 miliar dikembalikan dengan peruntukan yang telah ditentukan, terutama untuk kebutuhan pemulihan pascabencana.
Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Solok masih menghadapi kebutuhan pemulihan akibat bencana sebelumnya, sementara bencana berikutnya menambah beban penanganan dan kebutuhan anggaran daerah.
Angka-angka tersebut merupakan keterangan yang disampaikan Wabup dalam sambutannya dan masih perlu dicocokkan dengan dokumen anggaran serta ketentuan transfer pemerintah pusat.
Solok Raya Cup Disebut Tidak Mendapat Alokasi Tahun Ini
Dalam penjelasannya, Candra juga menyebut bahwa Solok Raya Cup tidak memperoleh alokasi anggaran pada tahun berjalan. Ia menjelaskan bahwa penganggaran kegiatan olahraga yang tersedia diperuntukkan bagi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat, yang menurutnya telah delapan tahun tidak diselenggarakan.
Candra mengaitkan kegiatan olahraga dan MTQ dengan upaya menyediakan kegiatan positif bagi generasi muda. Menurutnya, kompetisi olahraga maupun kegiatan keagamaan dapat menjadi ruang pembinaan dan aktivitas produktif bagi generasi muda.
Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Porprov dinilai berpotensi membantu mengurangi berbagai persoalan sosial di kalangan generasi muda. Namun, ia menyebut data mengenai dampak tersebut masih ditunggu, sehingga klaim penurunan persoalan sosial itu masih memerlukan pembuktian melalui data yang terukur.
Kabag Kesra Diminta Mempertimbangkan Anggaran MTQ
Menanggapi masukan mengenai pendanaan kegiatan keagamaan, Candra meminta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Mardaus yang turut hadir dalam penutupan MTQ tersebut agar memperhatikan kebutuhan penganggaran MTQ tingkat kecamatan untuk tahun-tahun berikutnya.
“Mudah-mudahan dana TKD kita 2027 tidak dipotong, karena Kabag Kesra hadir, tolong lagi Kabag Kesra di tahun-tahun berikutnya kita anggarkan kegiatan pelaksanaan MTQ di kecamatan-kecamatan kita ini,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya permintaan untuk mempertimbangkan dukungan anggaran MTQ dalam perencanaan mendatang. Namun, sambutan tersebut belum merupakan bukti bahwa alokasi anggaran telah ditetapkan atau disahkan.
Kepastian mengenai besaran dana, sumber pembiayaan, dan mekanisme penyalurannya masih perlu dilihat melalui dokumen perencanaan dan penganggaran resmi.
Pendanaan MTQ Menjadi Bahan Evaluasi
Dalam laporan pada acara yang sama, Camat Gunung Talang, Riswandi Bahauddin, AP., S.Sos., menyatakan bahwa kecamatan tidak memiliki dana untuk penyelenggaraan MTQ tahun ini. Menurut Riswandi, kegiatan tetap dilaksanakan melalui kerja sama panitia tingkat kecamatan dan nagari serta dukungan masyarakat melalui infak dan sedekah. Ia juga menjelaskan bahwa pembahasan penyelenggaraan telah dimulai pada Juli 2026 dan sempat diwarnai perbedaan pendapat mengenai pendanaan dari APB Nagari.
Keterangan tersebut menambah konteks mengenai tantangan pembiayaan MTQ. Meski demikian, tidak tersedianya dana di tingkat kecamatan tidak otomatis berarti tidak ada dukungan anggaran dari seluruh unsur pemerintah daerah.
Penyelenggaraan MTQ merupakan bagian dari pembinaan kehidupan keagamaan dan generasi Qur’ani. Karena itu, kejelasan skema pendanaan, koordinasi antartingkat pemerintahan, serta keterbukaan informasi anggaran menjadi penting agar kegiatan serupa dapat direncanakan secara berkelanjutan.
Publik kini memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai tindak lanjut pemerintah atas masukan tersebut, termasuk apakah kebutuhan anggaran MTQ tingkat kecamatan akan dimasukkan dalam perencanaan tahun anggaran berikutnya. (Jo)





