Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-XLI tingkat Kecamatan Gunung Talang pada 2026 berlangsung di tengah keterbatasan anggaran. Camat Gunung Talang, Riswandi Bahauddin, AP., S.Sos., mengungkapkan bahwa pihak kecamatan tidak memiliki dana untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Kabupaten Solok, BaNagari.id | Hal itu disampaikan Riswandi dalam laporan pada acara penutupan MTQ tingkat Kecamatan Gunung Talang di Nagari Cupak, Kamis (15/10/2026). Di hadapan Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi, ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan MTQ tetap dilaksanakan berkat kerja sama panitia tingkat kecamatan dan nagari, serta dukungan masyarakat.
“Dapat kami sampaikan kepada Bapak Wabup, memang kami tidak punya dana sama sekali, Pak. Kecamatan tidak punya dana sama sekali,” ujar Riswandi dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, keterbatasan pendanaan tersebut telah diketahui sejak tahap perencanaan. Meski demikian, para pemangku kepentingan di Kecamatan Gunung Talang sepakat melanjutkan penyelenggaraan MTQ dengan mengupayakan dukungan dari berbagai pihak.
Perencanaan Dimulai Sejak Juli 2026
Riswandi memaparkan, pembicaraan awal mengenai penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan berlangsung pada 1 Juli 2026. Saat itu, ia bersama Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang membahas kemungkinan pelaksanaan kegiatan tersebut, menindaklanjuti surat yang dikirimkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Sekretaris Daerah.
Selanjutnya, pada 7 Juli 2026, pemerintah kecamatan menggelar rapat dengan menghadirkan para wali nagari, Ketua Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta penggiat MTQ di Kecamatan Gunung Talang.
Dalam rapat tersebut, peserta membahas rencana pelaksanaan MTQ di tengah kebijakan efisiensi anggaran, termasuk perbedaan pendapat mengenai pendanaan yang bersumber dari APB Nagari.
“Waktu itu memang terjadi perbedaan pendapat, khususnya terkait dengan pendanaan yang berasal dari APB Nagari, di tengah-tengah efisiensi. Namun, kita tetap bersemangat untuk mengangkat kegiatan ini,” kata Riswandi.
Setelah kesepakatan terbentuk, panitia tingkat kecamatan dan nagari bekerja mempersiapkan kegiatan selama periode Juli hingga Oktober 2026.
Mengandalkan Infak Dan Sedekah Masyarakat
Karena keterbatasan dana kecamatan, panitia berupaya mencari dukungan melalui partisipasi berbagai unsur masyarakat. Riswandi menyebut panitia mendatangi tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan nagari, dan pihak lainnya untuk menggalang infak serta sedekah.
Menurutnya, dukungan dan kerja sama tersebut memungkinkan penyelenggaraan MTQ tetap terlaksana hingga penutupan, “Alhamdulillah, atas kerja sama bersama-sama, kita bisa mengangkat kegiatan ini,” ujarnya.
Pada penutupan MTQ, panitia memberikan piala dan piagam kepada para kafilah yang meraih prestasi. Riswandi juga menyebut adanya pemberian uang tunai kepada peserta berprestasi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pemerintah nagari, serta masyarakat yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan dana demi terselenggaranya kegiatan keagamaan tersebut. Riswandi berharap kontribusi masyarakat dalam bentuk infak dan sedekah menjadi amal ibadah bagi semua pihak yang terlibat.
Juara MTQ kecamatan dipersiapkan untuk tingkat kabupaten
Selain melaporkan pelaksanaan kegiatan, Riswandi menjelaskan bahwa Kecamatan Gunung Talang telah menyepakati mekanisme penentuan kafilah yang akan mewakili kecamatan pada MTQ tingkat Kabupaten Solok. MTQ tingkat Kabupaten Solok dijadwalkan berlangsung pada 20–23 November 2026 di Kecamatan Pantai Cermin.
Ia menyampaikan bahwa para juara MTQ tingkat kecamatan akan dipersiapkan untuk mewakili Gunung Talang pada kompetisi tingkat kabupaten. Untuk cabang beregu, apabila terdapat perbedaan pendapat, penilaian akan dilakukan secara personal oleh Dewan Hakim bersama unsur panitia yang terkait.
Riswandi menyatakan pemerintah kecamatan akan berupaya mempersiapkan kafilah secara maksimal agar dapat memberikan hasil terbaik pada kompetisi berikutnya.
Wabup Sebut Masukan Soal Anggaran MTQ Menjadi Catatan
Dalam acara yang sama, Wakil Bupati Solok, H. Candra, menanggapi kritik mengenai pendanaan kegiatan keagamaan yang sebelumnya disampaikan Wali Nagari Cupak, Fatmi Bahar Dt. Tuo.
Dalam sambutannya, Candra menyebut masukan Fatmi sebagai kritik konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Solok. Ia juga menjelaskan kondisi fiskal daerah di tengah efisiensi anggaran dan kebutuhan pemulihan pascabencana.
“Untuk itu masukan dari Pak Wali tadi, itu menjadi catatan bagi kami,” ujar Candra.
Ia meminta Bagian Kesejahteraan Rakyat mempertimbangkan penganggaran kegiatan MTQ tingkat kecamatan pada tahun-tahun berikutnya, dengan harapan dukungan anggaran pemerintah daerah dapat memungkinkan penyelenggaraan kegiatan berlangsung lebih baik.
Penjelasan tersebut menjadi bagian penting dari pembahasan pendanaan MTQ di Kecamatan Gunung Talang. Meski kegiatan 2026 dapat terlaksana melalui dukungan bersama, kepastian skema pendanaan untuk penyelenggaraan berikutnya masih perlu diperjelas.
Transparansi Pendanaan Menjadi Perhatian
Keterangan Camat Gunung Talang mengenai tidak tersedianya dana pada tingkat kecamatan memperlihatkan tantangan pendanaan yang dihadapi panitia dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan.
Namun, pernyataan tersebut merujuk pada ketersediaan dana di tingkat kecamatan dan tidak dengan sendirinya menggambarkan keseluruhan dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Solok maupun sumber pendanaan lain untuk MTQ.
Untuk memperoleh gambaran yang utuh, diperlukan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran panitia, kontribusi pemerintah nagari, infak dan sedekah masyarakat, serta kemungkinan dukungan dari pemerintah kabupaten.
Keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat mengetahui bagaimana kegiatan MTQ dibiayai dan bagaimana kebutuhan penyelenggaraan pada tahun berikutnya dapat direncanakan secara lebih terukur.
Pelaksanaan MTQ bukan hanya menyangkut kompetisi antarkafilah, tetapi juga upaya membumikan Al-Qur’an dan memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat.
Karena itu, dukungan pendanaan yang transparan, perencanaan yang matang, serta kerja sama antara pemerintah kabupaten, kecamatan, nagari, dan masyarakat menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan serupa di masa mendatang. (Jo)





