23 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

Ini yang Disampaikan Feris Novel: Data Korban Bencana, PAD, hingga Jemput Anggaran Pusat

Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi Golkar, Feris Novel, S.IP, M.Si menyampaikan sejumlah catatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok terkait jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Solok mengenai Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Koto Baru, BaNagari.id | Rapat paripurna digelar di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Solok, Koto Baru, Selasa (29/9/2026), dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., didampingi Wakil Ketua H. Armen Plani dan Mukhlis dan dihadiri Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi.

Dalam penyampaiannya, Feris Novel menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, mulai dari pendataan masyarakat terdampak bencana, kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga strategi mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Data Korban Bencana Harus Berdampak Jangka Panjang
Feris mengatakan, pendataan masyarakat yang terdampak bencana harus dilakukan secara akurat. Namun menurutnya, pendataan tersebut jangan berhenti sebatas pencatatan jumlah warga terdampak.

Ia berharap data tersebut dapat menjadi dasar agar masyarakat terdampak memperoleh dukungan pemulihan dalam jangka Panjang, “Data masyarakat kita yang terkena bencana ini, selain akurat, kami berharap ada dampak dari pendataan itu,” ujar Feris dalam paripurna.

Ia mencontohkan adanya warga terdampak yang secara kondisi sosial ekonomi masuk dalam kelompok desil yang relatif tinggi, termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan komersial seperti Aia Kaciak.

Menurut Feris, kondisi tersebut perlu diperhatikan karena sejumlah program bantuan pemerintah pusat memiliki persyaratan tertentu berdasarkan data kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memastikan data masyarakat terdampak bencana benar-benar menggambarkan kondisi mereka setelah mengalami kerugian akibat bencana.

“Kalau bisa data yang ada hari ini, bisa juga diubah bagaimana kita turunkan desil masyarakat kita yang terkena bencana ini,” katanya.

Feris juga mencontohkan masyarakat terdampak yang sebelumnya belum masuk Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, apabila kondisi mereka memenuhi kriteria, data tersebut perlu diperbarui agar peluang mendapatkan program perlindungan sosial jangka panjang tidak tertutup.

Ia membedakan antara bantuan yang bersifat insidental dengan bantuan pemulihan jangka panjang. Menurutnya, bantuan yang datang setelah bencana memang penting untuk memenuhi kebutuhan awal masyarakat. Namun setelah masa tanggap dan pemulihan awal selesai, warga tetap membutuhkan dukungan agar kondisi ekonomi keluarganya dapat kembali pulih.

Optimalisasi PAD Jangan Menambah Beban Baru
Catatan kedua Feris berkaitan dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan PAD. Ia mengakui bahwa kondisi keuangan daerah menuntut adanya peningkatan pendapatan. Namun, menurutnya, optimalisasi PAD harus dilakukan tanpa menciptakan beban baru bagi masyarakat.

“Dengan kondisi masyarakat kita yang ekonominya hari ini masih belum terlalu bagus, tentu harapan kami, keinginan kita bersama untuk meningkatkan PAD jangan menambah beban baru bagi masyarakat ini,” ujarnya.

Feris mendorong pemerintah daerah terlebih dahulu mengejar potensi PAD yang selama ini belum optimal, baik dari sisi pendataan maupun pemungutan. Ia kemudian memberikan contoh terkait kepemilikan alat berat, khususnya ekskavator. Menurut Feris, perubahan kewajiban pajak terhadap pemilik ekskavator perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan sosial masyarakat.

Ia mencontohkan ekskavator milik masyarakat yang selama ini dapat dipinjamkan untuk membantu membuka akses jalan atau kegiatan sosial lainnya, “Yang biasanya pemilik ekskavator ini bisa kalau ada kegiatan sosial dengan mudah meminjamkan ke masyarakat, sekarang berpikir ulang,” kata Feris.

Ia mengatakan, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai pajak, tetapi bagaimana kebijakan pendapatan daerah tetap mempertimbangkan aktivitas sosial masyarakat.

Perizinan Dipermudah, Kewajiban Pajak Tetap Jalan
Feris juga menyinggung sektor usaha penginapan atau vila yang berkembang di sejumlah kawasan, termasuk Alahan Panjang. Menurutnya, pemerintah daerah dapat mengambil pendekatan yang lebih aktif dalam membantu masyarakat mengurus perizinan usaha.

Ia mengusulkan agar organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor untuk mengurus izin, tetapi dapat melakukan pendekatan pelayanan secara langsung, “Kalau biasanya mereka yang berurusan ke kantor, kalau bisa kalau ada inovasi, OPD yang mendatangi mereka. Sini kita bantu izinnya,” ujarnya.

Menurut Feris, setelah izin usaha selesai, kewajiban membayar pajak juga harus dijalankan. Namun, ia menekankan pentingnya pendekatan pelayanan yang memudahkan masyarakat, sehingga kepatuhan terhadap kewajiban pajak dapat tumbuh melalui data yang akurat dan proses yang tidak berbelit, “Bagaimana kita meraihnya dengan lembutlah begitu, Pimpinan,” katanya.

APBD Saja Dinilai Tidak Cukup
Pada bagian terakhir penyampaiannya, Feris menyoroti kebutuhan pembangunan Kabupaten Solok yang menurutnya tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan APBD. Terlebih setelah bencana yang terjadi, kebutuhan pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat membutuhkan sumber pembiayaan yang lebih luas.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD perlu aktif mencari peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat, “Kami yakin, dengan APBD saja, kita yakin ini pasti tidak cukup untuk menyelesaikan pembangunan-pembangunan di daerah kita ini, termasuk masalah infrastruktur dan termasuk pemulihan bencana ini,” ujarnya.

Feris berpandangan, anggaran yang dikelola pemerintah pusat tetap memiliki peluang untuk kembali dialokasikan ke daerah melalui berbagai program. Karena itu, yang diperlukan adalah kemampuan daerah menyiapkan perencanaan sekaligus melakukan upaya untuk mendapatkan dukungan tersebut.

Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya bersifat teknokratik melalui penyusunan perencanaan dan proposal program, tetapi juga membutuhkan komunikasi dan lobi politik.

Ia mengajak seluruh anggota DPRD Kabupaten Solok untuk ikut memperjuangkan program daerah ke pemerintah pusat.

“Jangan tertekan oleh pemerintah daerah saja untuk berjuang, mari kita sama-sama,” katanya.

“Siapa yang Dapat Nama Itu Urusan Belakangan”
Feris menegaskan bahwa pembangunan daerah semestinya menjadi kepentingan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, ketika terdapat perencanaan pembangunan yang jelas, seluruh pihak dapat bersama-sama memperjuangkannya agar memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat, “Karena hari ini yang penting itu kita bagaimana Solok ini terbangun. Siapa yang dapat nama itu urusan belakangan,” tegasnya.

Ia kemudian kembali menekankan pentingnya kolaborasi sejak tahap perencanaan hingga upaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat, “Kalau bisa kita bersama-sama mulai dari sisi perencanaan sampai dari sisi lobi-lobi ke pusat, biar uang itu jatuh ke daerah kita,” pungkas Feris.

Penyampaian Feris Novel tersebut menjadi salah satu catatan anggota DPRD Kabupaten Solok dalam rangkaian pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027, khususnya terkait pemulihan masyarakat terdampak bencana, optimalisasi pendapatan daerah, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan di luar kemampuan APBD. (Jo)

⚠
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with