DPRD Kabupaten Solok mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Solok dalam menangani bencana galodo yang melanda kawasan Arosuka dan berdampak terhadap permukiman warga, fasilitas pemerintahan, lahan pertanian, serta infrastruktur lainnya.
Arosuka, BaNagari.id | Meski mengapresiasi upaya penanganan yang telah dilakukan, DPRD menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh, percepatan pemulihan kehidupan masyarakat, transparansi pendataan bantuan, serta penguatan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko kejadian serupa di masa mendatang.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka untuk umum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Plani, di Arosuka, Selasa (20/10/2026).
Rapat dihadiri anggota DPRD, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Zaitul Ikhlas, Sekretaris DPRD, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), serta Dinas Pertanian.
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi penanganan darurat sekaligus pembahasan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kerugian Disebut Capai Rp137 Miliar, Kebutuhan Pemulihan Rp500 Miliar
Dalam pemaparan awal, Asisten I Zaitul Ikhlas menjelaskan kronologi bencana, langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah, serta dampak kerusakan yang ditimbulkan.
Bencana galodo tidak hanya berdampak terhadap fasilitas pemerintahan, tetapi juga rumah warga, kompleks perumahan, lahan persawahan, dan berbagai sarana prasarana lainnya. Kerusakan bangunan dilaporkan bervariasi, mulai dari kategori ringan hingga berat.
Pemerintah Kabupaten Solok sebelumnya menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari, kemudian memperpanjangnya selama tujuh hari. Setelah periode tersebut berakhir, penanganan memasuki tahapan pemulihan.
Pemerintah daerah juga telah menyampaikan data dampak dan kebutuhan penanganan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat. Upaya tersebut dilakukan untuk memperjuangkan dukungan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Berdasarkan kajian yang dipaparkan dalam rapat, nilai kerugian akibat bencana disebut mencapai sekitar Rp137 miliar, sedangkan kebutuhan penanganan dan pemulihan diperkirakan mencapai Rp500 miliar.
Angka tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan mengenai kebutuhan pembiayaan dan dukungan lintas pemerintahan. Rincian serta status final perhitungan kerugian dan kebutuhan pemulihan perlu mengacu pada dokumen resmi yang telah diverifikasi.
DPRD Tekankan Pemetaan Kawasan Rawan dan SOP Kebencanaan
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam menangani masyarakat terdampak dan menyampaikan data kebutuhan kepada pemerintah pusat.
Namun, menurutnya, pengalaman menghadapi galodo harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana secara terencana dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya pemetaan kawasan rawan bencana, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta pembagian tugas yang jelas bagi seluruh perangkat daerah ketika menghadapi situasi darurat.
Hafni juga menyoroti permukiman di bantaran sungai yang berisiko terdampak galodo dan banjir bandang. Menurutnya, kelayakan kawasan permukiman harus ditentukan melalui kajian teknis dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Pemeriksaan ahli juga dinilai diperlukan untuk menentukan kelayakan bangunan yang terdampak, termasuk fasilitas perkantoran pemerintah sebelum kembali digunakan.
Selain itu, ia meminta kebutuhan sarana dan prasarana BPBD dihitung secara riil agar dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.
Mitigasi Bencana Harus Menjadi Prioritas
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Solok, Iskan Nofis, turut mengapresiasi kerja berbagai OPD dalam penanganan bencana. Ia menilai koordinasi lintas sektor sangat penting, mengingat Kabupaten Solok memiliki wilayah yang berpotensi menghadapi berbagai ancaman bencana.
Iskanofis menegaskan bahwa penanganan bencana seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dan memperbaiki kekurangan, bukan saling menyalahkan.
Menurutnya, mitigasi harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah, termasuk melalui kajian komprehensif terhadap kompleks perumahan, permukiman terdampak, dan kawasan di sekitar Gunung Talang.
Ia juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tugas, terutama selama masa tanggap darurat. Evaluasi terhadap prioritas kerja perangkat daerah perlu dilakukan agar pelayanan dan penanganan bencana tetap berjalan optimal.
Di sisi lain, pendataan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak harus dilakukan secara menyeluruh supaya tidak ada masyarakat yang terlewat dari program bantuan maupun pemulihan ekonomi.
Transparansi Bantuan dan Dokumen R3P Jadi Perhatian
Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, menyoroti pentingnya keterbukaan data bantuan dan perencanaan pemulihan pascabencana. Ia mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menangani kondisi darurat dan memperjuangkan dukungan dari pemerintah pusat. Namun, seluruh bantuan yang diterima perlu dicatat secara terperinci, meliputi jumlah, nilai, sumber, dan peruntukannya.
Pendataan tersebut mencakup bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota lainnya, dunia usaha, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan kepada masyarakat Kabupaten Solok.
Data yang terintegrasi diperlukan untuk mengetahui kebutuhan yang telah terpenuhi dan kebutuhan yang masih harus ditangani. Ivoni juga menekankan pentingnya penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai landasan perencanaan pemulihan. Dokumen itu perlu memuat data kerusakan, kerugian, kebutuhan pembiayaan, dan prioritas pembangunan kembali.
Selain itu, hasil kajian teknis terhadap bangunan yang terdampak harus segera ditindaklanjuti untuk menentukan apakah bangunan masih layak digunakan, perlu diperbaiki, atau harus dibangun kembali. DPRD juga mendorong percepatan penyusunan regulasi daerah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemulihan.
BPBD Akui Keterbatasan Peralatan Operasional
Dalam rapat tersebut, perwakilan BPBD Kabupaten Solok, Indra Mukhsis, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penanganan sesuai kemampuan dan sumber daya yang tersedia. BPBD melakukan pendataan dampak bencana dan kebutuhan masyarakat serta mengoperasikan posko di sejumlah titik strategis untuk mendukung pelayanan dan penyaluran bantuan.
Meski demikian, keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi kendala. Kebutuhan yang disoroti antara lain tenda induk yang dinilai sudah tidak layak dan kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan di lapangan.
Keterbatasan armada juga berdampak pada kesiapan menghadapi kejadian lain, termasuk kebakaran hutan dan lahan, sehingga koordinasi dengan instansi terkait masih diperlukan.
BPBD turut menyampaikan kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait penggunaan peralatan IWS, serta kegiatan normalisasi sungai di sejumlah lokasi.
Ke depan, penguatan kajian risiko bencana, khususnya di kawasan Gunung Talang dan sepanjang aliran sungai yang berpotensi menimbulkan bencana susulan, menjadi salah satu kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti.
PUPR Dorong Normalisasi Sungai dan Kajian Teknis
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna, menjelaskan bahwa meskipun kantor dinasnya turut terdampak, penanganan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. Dinas PUPR memperoleh dukungan dari sejumlah balai teknis pemerintah pusat, termasuk bantuan alat berat berupa ekskavator dan dump truck untuk pekerjaan lapangan.
Koordinasi juga dilakukan dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWS V), terutama terkait normalisasi sungai yang mengarah ke kawasan perkantoran. Selain normalisasi, pembangunan sabo dam, pemeriksaan teknis kawasan terdampak, dan kajian para ahli menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko bencana.
Pengambilan foto udara kawasan Gunung Talang juga dinilai dapat membantu memberikan gambaran kondisi wilayah serta mendukung pemetaan risiko secara berkala. Dalam pembahasan mengenai alternatif lokasi pembangunan perkantoran di kawasan Sukarami, pertimbangan kelayakan, tata ruang, kondisi lingkungan, dan aspek teknis lainnya dinilai perlu dikaji secara menyeluruh.
DLH Hadapi Kendala Pengangkutan Material Galodo
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, Asnur, memaparkan kendala penanganan material sisa bencana, terutama terkait keterbatasan armada angkutan dan kebutuhan lokasi pembuangan yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan, DLH disebut harus menyewa truk dari luar dinas. Sebanyak 25 personel dikerahkan setiap hari untuk mendukung kegiatan pembersihan, termasuk di kawasan kompleks perumahan terdampak.
Penanganan material galodo juga perlu diselaraskan dengan pelayanan persampahan rutin agar kebutuhan kebersihan lingkungan masyarakat tetap terpenuhi. DLH menilai koordinasi lintas sektor dan kejelasan regulasi diperlukan untuk memastikan pengangkutan serta penanganan material sisa bencana berlangsung tertib dan sesuai ketentuan.
Rumah Warga dan Lahan Pertanian Masuk Prioritas Pemulihan
Perwakilan DPRKPP Kabupaten Solok, Herianto, menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BPBD untuk menilai kelayakan rumah warga yang terdampak. Dalam rapat tersebut disampaikan rencana pembangunan 19unit rumah. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan hasil kajian teknis, terutama untuk memastikan pembangunan tidak dilakukan di kawasan aliran sungai yang berisiko.
Selain itu, satu unit rumah dilaporkan telah dibangun oleh pihak Real Estat Indonesia (REI) sebagai bagian dari dukungan bagi masyarakat terdampak. Pada sektor pertanian, Dinas Pertanian melaporkan sekitar 45 hektare lahan terdampak bencana. Pendataan terus diperbarui sebagai dasar penyusunan kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan produktivitas pertanian.
Pemulihan lahan pertanian dan dukungan bagi pelaku UMKM menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
Pemulihan Harus Terukur, Mitigasi Tidak Boleh Terabaikan
Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi NasDem, Tony Devisa, menekankan pentingnya langkah preventif dan ketersediaan informasi kebencanaan yang mudah diakses oleh anggota DPRD maupun masyarakat.
Menurutnya, data yang jelas dan terkoordinasi akan membantu menentukan kebutuhan mendesak serta prioritas penanganan. DPRD berharap hasil RDP tidak berhenti pada pembahasan, tetapi ditindaklanjuti melalui program konkret, perencanaan anggaran yang realistis, serta kebijakan berdasarkan kajian teknis.
Memasuki masa pemulihan, Kabupaten Solok masih menghadapi pekerjaan besar, mulai dari perbaikan infrastruktur dan permukiman, pembersihan material bencana, pemulihan sektor pertanian, hingga penataan kawasan rawan bencana.
Apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat perlu berjalan seiring dengan evaluasi objektif terhadap kendala penanganan, keterbatasan sarana, pendataan bantuan, dan koordinasi lintas sektor. Melalui sinergi DPRD, pemerintah daerah, pemerintah pusat, para ahli, dunia usaha, dan masyarakat, pemulihan pascabencana diharapkan berlangsung lebih transparan, terarah, dan berkelanjutan.
Bencana galodo di Arosuka menjadi pengingat bahwa mitigasi, kesiapsiagaan, dan keselamatan masyarakat harus menjadi bagian utama dalam pembangunan Kabupaten Solok ke depan. (JC)





