23 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

Pemkab Solok Bahas R3P dengan Pemerintah Pusat, DPRD Evaluasi Pemulihan Galodo

Pemulihan pascabencana galodo di Kabupaten Solok menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD pada Selasa (20/10/2026). Pada hari yang sama, Pemerintah Kabupaten Solok membahas progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama pemerintah pusat, sementara DPRD Kabupaten Solok menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi penanganan bencana dan mendorong percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

Kabupaten Solok, BaNagari.id | Dua agenda tersebut berlangsung melalui forum yang berbeda, tetapi memiliki fokus yang saling berkaitan, yakni memastikan pemulihan pascabencana berjalan terarah, kebutuhan masyarakat terakomodasi, serta mitigasi bencana diperkuat.

Dari sisi eksekutif, Pemkab Solok mengikuti rapat koordinasi monitoring dan evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2025 bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Pertemuan berlangsung secara virtual dari Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Arosuka, dengan dihadiri langsung Bupati Solok Jon Firman Pandu, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan kementerian dan lembaga.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Solok menggelar RDP terbuka untuk umum yang dipimpin Ketua DPRD Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Plani. Rapat tersebut membahas evaluasi penanganan darurat, kebutuhan pemulihan, pendataan bantuan, serta penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya.

Bupati Sebut TKD yang Tertunda Dapat Dilaksanakan Awal 2027

Dalam koordinasi bersama pemerintah pusat, Bupati Solok Jon Firman Pandu menjelaskan bahwa dokumen R3P telah disampaikan sebelumnya sebagai bagian dari perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah daerah juga terus mendorong dukungan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

Bupati mengakui, bencana yang kembali terjadi pada September 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran daerah. Meski demikian, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk memastikan program pemulihan dapat berjalan.

Salah satu hal yang disampaikan Bupati dalam pertemuan tersebut adalah perkembangan Transfer ke Daerah (TKD), “Alhamdulillah, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, TKD yang sempat tertunda dapat dilaksanakan pada awal tahun mendatang. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu daerah melaksanakan pembangunan dan pemulihan pascabencana,” ungkap Jon Firman Pandu.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian dalam konteks kebutuhan pembiayaan pemulihan Kabupaten Solok. Namun, jadwal penyaluran, besaran dana, dan peruntukannya tetap perlu mengacu pada dokumen resmi pemerintah. Selain pembiayaan, rapat koordinasi juga membahas pemulihan ekonomi masyarakat, bantuan sosial, dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.

DPRD Soroti Transparansi Bantuan dan Kebutuhan Pemulihan

Pada forum terpisah, DPRD Kabupaten Solok menyoroti sejumlah aspek yang dinilai perlu diperkuat dalam penanganan pascabencana. Ketua DPRD Ivoni Munir menekankan pentingnya pendataan bantuan secara terperinci, meliputi jumlah, nilai, sumber, dan peruntukannya. Data yang terintegrasi diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan yang telah terpenuhi dan kebutuhan yang masih memerlukan penanganan.

DPRD juga menyoroti pentingnya dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar perencanaan pemulihan, termasuk data kerusakan, kerugian, kebutuhan pembiayaan, dan prioritas pembangunan kembali. Dalam pemaparan eksekutif pada RDP tersebut, kerugian akibat bencana disebut mencapai sekitar Rp137 miliar, sedangkan kebutuhan penanganan dan pemulihan diperkirakan mencapai Rp500 miliar. Angka tersebut merupakan estimasi yang disampaikan dalam rapat dan masih perlu merujuk pada dokumen resmi untuk mengetahui rincian serta status finalnya.

DPRD juga meminta hasil kajian teknis terhadap bangunan yang terdampak segera ditindaklanjuti untuk menentukan kelayakan penggunaan, kebutuhan perbaikan, atau kemungkinan pembangunan kembali. Perhatian lainnya mencakup kebutuhan sarana dan prasarana BPBD, penanganan material sisa bencana, pemulihan lahan pertanian, serta pendataan masyarakat dan pelaku UMKM terdampak.

Mitigasi Menjadi Titik Temu Dua Agenda

Penguatan mitigasi menjadi salah satu isu yang muncul dalam kedua forum tersebut. Dalam rapat koordinasi bersama pemerintah pusat, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati menekankan pentingnya pemeriksaan wilayah hulu sungai yang berpotensi mengalami longsor dan pergerakan tanah.

Balai Wilayah Sungai bersama dinas teknis terkait perlu memperhatikan sumbatan aliran sungai serta material dan endapan longsor yang berpotensi membentuk bendungan alam. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko banjir bandang apabila terjadi hujan lebat atau cuaca ekstrem. Pemantauan kawasan rawan longsor dan penguatan sistem peringatan dini juga dinilai penting agar potensi ancaman dapat diketahui lebih cepat.

Sementara itu, dalam RDP DPRD Kabupaten Solok, anggota dewan menekankan perlunya pemetaan kawasan rawan bencana, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pemeriksaan bangunan oleh tenaga ahli, serta kajian terhadap permukiman di bantaran sungai.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, menilai pengalaman menghadapi galodo harus menjadi pelajaran untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana dan terukur. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Solok, Iskanofis, juga menegaskan pentingnya mitigasi sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah.

Kesamaan perhatian tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur yang rusak. Penataan kawasan rawan, kesiapsiagaan, dan perlindungan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana berikutnya.

Pemulihan Membutuhkan Koordinasi dan Pengawasan

Rangkaian agenda pada 20 Oktober 2026 memperlihatkan dua kebutuhan penting dalam pemulihan Kabupaten Solok. Di satu sisi, pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat, kepastian pembiayaan, dan sinkronisasi program agar rehabilitasi serta rekonstruksi dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, pengawasan legislatif diperlukan untuk memastikan pendataan kerusakan dan bantuan, perencanaan anggaran, serta pelaksanaan program pemulihan berjalan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keduanya merupakan proses yang berbeda dan tidak otomatis menjamin percepatan pemulihan. Hasilnya akan bergantung pada tindak lanjut konkret, kepastian anggaran, pelaksanaan program, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Karena itu, perkembangan R3P, realisasi dukungan anggaran, kondisi infrastruktur terdampak, pemulihan ekonomi warga, dan pelaksanaan rekomendasi mitigasi menjadi sejumlah hal yang perlu terus dipantau.

Bagi masyarakat Kabupaten Solok, ukuran keberhasilan pemulihan bukan hanya terselenggaranya rapat koordinasi atau evaluasi, melainkan pulihnya kehidupan warga, berfungsinya kembali fasilitas yang dibutuhkan, serta meningkatnya perlindungan terhadap ancaman bencana.

BaNagari.id akan terus mengikuti perkembangan pelaksanaan program pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok, termasuk realisasi dukungan pemerintah pusat dan tindak lanjut evaluasi DPRD terhadap kebutuhan masyarakat terdampak. (Jo)

⚠
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with