Anggota DPRD Kabupaten Solok, Iskan Nofis, mendorong penguatan program dan anggaran mitigasi bencana dalam perencanaan tahun 2027. Ia menilai pengalaman menghadapi galodo di kawasan Arosuka harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi potensi bencana berikutnya.
Koto Baru, BaNagari.id | Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Solok bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (20/10/2026), di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip), Koto Baru.
Dalam rapat tersebut, Iskan terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada OPD, termasuk BPBD, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan perangkat daerah yang terlibat dalam penanganan bencana. Ia menilai petugas telah bekerja keras menghadapi situasi darurat sekaligus tekanan dan kritik dari masyarakat.
Namun, menurut Iskan, pengalaman tersebut juga memperlihatkan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran, tenaga, peralatan, maupun perencanaan mitigasi.
Mitigasi Bencana Perlu Menjadi Prioritas Anggaran
Iskan menilai Kabupaten Solok menghadapi beragam potensi bencana, mulai dari banjir dan tanah longsor hingga ancaman geologi lainnya. Karena itu, mitigasi tidak seharusnya hanya menjadi perhatian ketika bencana telah terjadi.
Ia mengajak pemerintah daerah dan DPRD mengevaluasi kebutuhan mitigasi secara menyeluruh, kemudian membahas program dan anggarannya bersama OPD terkait dalam perencanaan tahun 2027.
Menurutnya, kesiapan sebelum bencana penting untuk mengurangi risiko sekaligus mencegah saling menyalahkan ketika penanganan darurat menghadapi kendala. Iskan tidak menetapkan nominal anggaran tertentu dalam penyampaiannya. Ia menyerahkan perhitungan kebutuhan kepada pembahasan bersama OPD berdasarkan program yang diperlukan.
Dorongan tersebut sejalan dengan pembahasan dalam RDP mengenai keterbatasan peralatan BPBD, kebutuhan pemantauan sungai, serta penguatan sistem peringatan dini di kawasan rawan bencana. Meski demikian, besaran anggaran dan program yang akan masuk dalam perencanaan 2027 masih memerlukan pembahasan serta keputusan resmi pemerintah daerah bersama DPRD.
Usulkan Tata Kelola Pembukaan Lahan di Gunung Talang
Selain persoalan anggaran, Iskan menyoroti perlunya langkah jangka panjang untuk menjaga kawasan Gunung Talang. Ia menyampaikan rencana berdiskusi dengan sejumlah nagari dan camat, dengan kemungkinan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), untuk membahas penyusunan Peraturan Nagari (Perna) mengenai tata kelola pembukaan lahan di kawasan kaki Gunung Talang.
Menurut Iskan, upaya tersebut perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan, tingkat kemiringan lahan, dan kebutuhan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian serta perkebunan.
Ia mengusulkan agar pengaturan penggunaan lahan disusun dengan mempertimbangkan kajian ahli lingkungan dan kehutanan. Dalam rapat, ia juga menyampaikan gagasan mengenai penanaman vegetasi penahan air pada lahan yang masih dimanfaatkan masyarakat.
Iskan memberikan contoh usulan jumlah tanaman per hektare untuk tingkat kemiringan tertentu. Namun, angka tersebut masih merupakan gagasan yang disampaikannya dalam rapat, bukan ketentuan teknis atau hukum yang telah ditetapkan.
Penentuan batas kemiringan, jenis tanaman, kewajiban konservasi, dan aturan pemanfaatan lahan perlu didasarkan pada kajian teknis serta disesuaikan dengan ketentuan tata ruang, kehutanan, lingkungan hidup, dan peraturan lain yang berlaku.
Ia berharap inisiatif dari tingkat nagari dapat menjadi langkah awal untuk membangun kesepahaman masyarakat mengenai perlindungan kawasan sekaligus keberlanjutan kegiatan pertanian.
Minta Evaluasi Kesiapan Aparatur Saat Tanggap Darurat
Dalam penyampaiannya, Iskan juga meminta evaluasi terhadap kesiapan aparatur selama masa tanggap darurat. Ia menyinggung adanya pengajuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh seorang kepala dinas pada periode yang disebutnya sebagai masa tanggap darurat. Iskan mengatakan dirinya memiliki data mengenai persoalan tersebut dan meminta pimpinan pemerintah daerah mengevaluasinya.
Namun, Iskan Nofis belum menjelaskan identitas pejabat yang dimaksud, tanggal pengajuan, tujuan perjalanan, status persetujuan, maupun apakah perjalanan tersebut benar-benar dilaksanakan. Karena itu, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan dokumen sebelum dapat ditarik kesimpulan mengenai kepatutan atau kemungkinan pelanggaran.
Evaluasi kesiapan aparatur, menurut konteks penyampaian Iskan, merupakan bagian dari pembelajaran agar respons pemerintah saat menghadapi keadaan darurat dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pendataan UMKM Terdampak Jangan Sampai Terlewat
Iskan turut meminta agar pendataan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak galodo dilakukan secara cermat dan diperbarui dengan cepat. Ia mengingatkan bahwa usaha kecil, termasuk pedagang gorengan dan toko harian, perlu mendapat perhatian. Menurut keterangannya dalam rapat, terdapat usaha yang sempat terlewat dalam pendataan awal karena berada di bagian belakang kawasan permukiman.
Iskan mengatakan usaha tersebut kemudian ditelusuri kembali dan dimasukkan ke dalam pendataan. Ia meminta pemerintah daerah memastikan tidak ada pelaku usaha terdampak yang tertinggal, sebab data tersebut dapat menjadi dasar pelaporan kepada pemerintah pusat dan penentuan tindak lanjut pemulihan.
Untuk memastikan kebutuhan itu terpenuhi, OPD yang menangani koperasi dan UMKM perlu menjelaskan jumlah usaha yang telah terdata, proses verifikasi, mekanisme pembaruan data, serta bantuan atau program pemulihan yang tersedia. Pendataan yang akurat menjadi penting agar dukungan pemulihan dapat menjangkau pelaku usaha sesuai kondisi dan persyaratan program yang berlaku.
Apresiasi OPD Diikuti Evaluasi Jangka Panjang
Iskan menutup penyampaiannya dengan kembali mengapresiasi OPD yang terlibat dalam penanganan bencana. Ia menilai pekerjaan di lapangan tidak mudah, terlebih ketika petugas harus menghadapi kerusakan, kebutuhan masyarakat, dan kritik selama masa penanganan.
Namun, pengalaman tersebut juga harus menjadi bahan evaluasi bersama. Penguatan mitigasi, pembaruan kesiapsiagaan, pengelolaan kawasan rawan, dan pendataan warga serta pelaku usaha terdampak perlu ditindaklanjuti melalui program yang terukur.
Pembahasan anggaran tahun 2027 menjadi salah satu ruang untuk menentukan kebutuhan prioritas, dengan mempertimbangkan kajian risiko, kemampuan keuangan daerah, serta usulan dari OPD terkait.
Bagi Kabupaten Solok, upaya mengurangi risiko bencana memerlukan kerja berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kejadian, tetapi juga pada kesiapan pemerintah dan masyarakat sebelum bencana berikutnya terjadi. (Jo)





