Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Solok menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan pendapatan daerah, mulai dari pendataan objek pajak, pemungutan retribusi, pemanfaatan aset pemerintah, hingga pengawasan penerimaan. Digitalisasi dan pemeriksaan langsung ke lapangan turut didorong untuk memastikan potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal.
Koto Baru, BaNagari.id | Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat gabungan Pansus I, Pansus II, dan Pansus III DPRD Kabupaten Solok yang berlangsung terbuka untuk umum di Koto Baru, Kamis (29/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Mukhlis, S.H., dan dihadiri perwakilan pemerintah daerah serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pengelolaan pajak, retribusi, aset, dan sumber pendapatan lainnya.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD mengevaluasi capaian penerimaan daerah, mengidentifikasi potensi PAD yang belum tergarap, serta mencari solusi atas berbagai kendala dalam pelaksanaan pemungutan.
Dalam arahannya, Mukhlis menekankan pentingnya pendalaman persoalan melalui rapat khusus antara masing-masing pansus dan OPD mitra. Menurutnya, rapat gabungan merupakan langkah awal untuk menghimpun persoalan secara menyeluruh. Selanjutnya, setiap pansus perlu mempertajam pembahasan berdasarkan data dan kewenangan masing-masing instansi agar menghasilkan langkah perbaikan yang konkret.
“Penting bagi kita mempertajam pembahasan dalam rapat pansus khusus bersama mitra masing-masing. Dengan demikian, setiap persoalan dapat dibicarakan lebih mendalam dan menghasilkan langkah nyata untuk meningkatkan PAD,” menjadi penekanan dalam arahannya.
Eksekutif Diminta Terbuka, Kepala OPD Diharapkan Hadir Langsung
Dari pihak eksekutif, Asisten III, Eva Nasri, menyampaikan paparan awal sekaligus memperkenalkan jajaran OPD yang hadir dalam pembahasan tersebut. OPD yang dilibatkan meliputi Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP Ketenagakerjaan, serta Dinas PUKMPP.
Eva menekankan bahwa forum pansus merupakan ruang untuk membahas persoalan pendapatan daerah secara terbuka. Setiap OPD diharapkan menyampaikan kondisi sebenarnya, termasuk capaian penerimaan, kendala pemungutan, dan potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Pihak eksekutif, menurutnya, siap memberikan penjelasan terhadap pertanyaan anggota DPRD. Persoalan yang membutuhkan kajian lebih mendalam akan ditindaklanjuti melalui rapat khusus bersama OPD terkait.
Sementara itu, Ketua Pansus II, Iskan Nofis, menyoroti keseriusan OPD dalam mengikuti pembahasan. Ia menegaskan pentingnya kehadiran langsung kepala OPD, terutama ketika persoalan yang dibahas berkaitan dengan kebijakan dan tanggung jawab instansi.
Kehadiran pimpinan OPD dinilai penting agar pertanyaan anggota pansus dapat dijawab secara langsung dan pembahasan tidak berhenti pada penjelasan administratif. Dengan demikian, setiap persoalan diharapkan memiliki tindak lanjut yang jelas, termasuk penentuan langkah perbaikan dan pihak yang bertanggung jawab.
Hafni Hafiz Dorong Uji Petik dan Digitalisasi Pendapatan Daerah
Ketua Pansus I, Hafni Hafiz, A.Md., menekankan bahwa optimalisasi PAD harus dilakukan melalui pemeriksaan berbasis data, evaluasi lapangan, dan pembenahan sistem pemungutan.
Ia menyoroti pentingnya menggali potensi pendapatan daerah, termasuk dari sektor pariwisata. Menurutnya, Kabupaten Solok perlu mempelajari praktik pengelolaan pendapatan di daerah lain, termasuk Kabupaten Tanah Datar, sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi peluang yang belum dimanfaatkan.
Hafni juga menilai uji petik lapangan diperlukan untuk memeriksa kesesuaian antara potensi pendapatan, data objek pajak, jumlah penerimaan yang dilaporkan, dan realisasi pemungutan.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi mekanisme pemungutan pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), opsen pajak, serta pengelolaan retribusi pada berbagai objek yang berpotensi menyumbang PAD.
Dalam sektor pariwisata, ia mendorong pemerintah daerah memiliki arah kebijakan yang jelas, termasuk dalam pendataan objek, pengelolaan retribusi, dan pengawasan penerimaan.
Terkait potensi kebocoran pendapatan, Hafni menekankan perlunya penelusuran objektif berdasarkan data dan pemeriksaan lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pemungutan maupun penyetoran, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan PAD tidak semestinya langsung dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan pajak atau retribusi. Pembenahan administrasi, penertiban objek pajak, pengawasan penerimaan, serta penggalian potensi yang belum tergarap perlu menjadi perhatian.
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, Hafni mendorong digitalisasi sistem pendapatan daerah. Sistem elektronik diharapkan mampu memperkuat pencatatan transaksi, meningkatkan transparansi, mempermudah pemantauan, dan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan.
Ia turut menekankan perlunya jadwal kerja atau timeline yang jelas agar setiap tahapan pembahasan pansus memiliki target, tenggat waktu, dan hasil yang dapat dievaluasi.
Pajak Reklame Hingga Sanksi Pelanggaran Jadi Sorotan
Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi PKS, Ari Rafika WD, menyoroti potensi penerimaan dari sektor pajak reklame. Ia mempertanyakan sejauh mana keberadaan papan reklame yang tersebar di berbagai lokasi telah terdata dan memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Solok.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan mekanisme pendataan objek pajak, penetapan target penerimaan, proses pemungutan, serta pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak. Ari juga meminta kejelasan mengenai sanksi yang dapat diterapkan terhadap pihak yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
Ia mendorong pendataan objek pajak dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan sistem digital. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat mengetahui jumlah objek, nilai kewajiban, realisasi pembayaran, dan potensi penerimaan yang masih dapat dioptimalkan.
Pendataan yang akurat menjadi salah satu dasar penting untuk mengukur apakah target penerimaan telah disusun berdasarkan potensi riil atau masih membutuhkan pembaruan data.
Pansus Minta Tahapan Kerja dan Pembagian Tugas Diperjelas
Anggota Pansus III, Feris Novel, menyoroti pentingnya kejelasan arah dan tahapan kerja pansus, khususnya dalam membahas kekayaan daerah serta sumber pendapatan lain yang sah.
Ia menilai OPD teknis perlu memberikan penjelasan terstruktur mengenai persoalan yang dihadapi, langkah yang telah dilakukan, dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Feris juga menekankan pentingnya pembagian tugas tenaga ahli DPRD pada masing-masing pansus agar proses pengkajian berjalan lebih fokus dan efektif. Menurutnya, masukan anggota pansus harus menjadi bahan evaluasi bagi OPD untuk memperbaiki tata kelola pendapatan, menyusun langkah tindak lanjut, dan meningkatkan kinerja penerimaan.
Sementara itu, anggota DPRD Ismael Koto menyoroti perlunya pendataan dan evaluasi berbagai sumber PAD, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah. Ia mempertanyakan mekanisme penyewaan alat berat milik pemerintah daerah, termasuk dasar pemanfaatan, skema pelayanan, pencatatan, dan pertanggungjawaban penerimaannya.
Menurutnya, setiap pemanfaatan aset daerah harus memiliki kejelasan aturan serta mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Ismael juga mengangkat persoalan perizinan bangunan atau IMB yang perlu dievaluasi dari sisi regulasi, pendataan objek, pelayanan, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa aset dan sumber penerimaan daerah telah dipetakan secara jelas serta dikelola berdasarkan aturan yang tepat.
Retribusi Pasar Nagari dan Kemandirian Fiskal Daerah
Persoalan retribusi pasar nagari turut menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Solok, Boy Falma. Ia meminta penjelasan mengenai dasar regulasi, mekanisme pemungutan, serta penetapan target penerimaan dari aktivitas pasar nagari.
Menurutnya, pengelolaan retribusi perlu didukung pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar.
Kejelasan mengenai dasar pungutan, besaran tarif, pihak yang bertanggung jawab, dan mekanisme penyetoran dinilai penting agar penerimaan dapat dikelola secara tertib dan transparan. Boy juga menekankan perlunya sinergi seluruh pihak dalam mengoptimalkan pendapatan tanpa mengabaikan kepentingan pedagang dan masyarakat pengguna fasilitas pasar.
Di sisi lain, Basrizal menyoroti pentingnya kejelasan mitra kerja pansus dan arah pembahasan pada tahap berikutnya. Ia menilai optimalisasi PAD harus menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Solok agar pemerintah daerah memiliki kapasitas lebih baik dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Olzaheri turut memperkuat sejumlah usulan anggota pansus, terutama mengenai penghimpunan masukan sebagai bahan pendalaman dan penentuan langkah tindak lanjut. Senada dengan itu, Tasman Putra mengingatkan pentingnya alur pembahasan yang terarah agar setiap persoalan dikaji sesuai prioritas dan kewenangan OPD terkait.
Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyusun langkah kerja yang lebih terukur.
Optimalisasi PAD Harus Berujung pada Perbaikan Sistem
Secara umum, rapat gabungan Pansus I, II, dan III memperlihatkan sejumlah persoalan yang masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut, mulai dari pendataan objek pajak, pengawasan pemungutan, pengelolaan aset, hingga penguatan sistem penerimaan daerah.
Pembahasan lanjutan diperlukan untuk memastikan setiap potensi pendapatan telah teridentifikasi, mekanisme pemungutan berjalan sesuai aturan, serta penerimaan yang terkumpul dicatat dan disetorkan secara benar.
Digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis yang didorong dalam pembahasan tersebut. Namun, penerapan teknologi perlu disertai pembaruan basis data, integrasi sistem, pengawasan internal, dan evaluasi berkala agar memberikan dampak nyata terhadap penerimaan.
Uji petik lapangan juga menjadi bagian penting untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi aktual. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kendala, memperbaiki proses pemungutan, dan menindaklanjuti ketidaksesuaian yang ditemukan.
Di sisi lain, upaya peningkatan PAD perlu tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah. Pembenahan tata kelola, optimalisasi aset, dan penertiban objek pajak harus berjalan seiring dengan pelayanan yang transparan dan kepastian hukum.
Tahap berikutnya akan menjadi ujian bagi sinergi legislatif dan eksekutif. Pembahasan khusus bersama OPD, penyusunan jadwal kerja, pengumpulan data, serta penetapan langkah tindak lanjut diperlukan agar rekomendasi pansus tidak berhenti sebagai catatan rapat.
Pada akhirnya, optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar kenaikan angka penerimaan. Upaya tersebut harus mampu memperkuat kemandirian fiskal, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memastikan pendapatan daerah dikelola secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok. (Jo)





