Pemanfaatan aset milik pemerintah daerah dan optimalisasi penerimaan dari sektor perizinan bangunan menjadi perhatian dalam rapat gabungan Panitia Khusus (Pansus) I, II, dan III DPRD Kabupaten Solok terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kamis (29/10/2026), di Koto Baru.
Kabupaten Solok, BaNagari.id | Dalam pembahasan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut, anggota DPRD Kabupaten Solok, Ismael Koto, S.H, M.H, menyoroti potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pemanfaatan aset pemerintah, khususnya penyewaan alat berat milik daerah.
Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme pemanfaatan alat berat tersebut selama ini dijalankan. Menurutnya, perlu ada kejelasan apakah aset tersebut dikelola melalui skema komersial, digunakan untuk kepentingan sosial, atau memiliki mekanisme pemanfaatan lainnya.
Kejelasan itu dinilai penting agar pemanfaatan aset daerah memiliki dasar aturan, sistem pelayanan, pencatatan, serta pertanggungjawaban penerimaan yang terukur.
Persoalan tersebut menjadi relevan dalam pembahasan optimalisasi PAD, mengingat aset pemerintah daerah tidak hanya perlu dipelihara, tetapi juga harus dikelola secara tertib dan memberikan manfaat sesuai ketentuan.
Ismael menilai pendataan dan evaluasi terhadap aset daerah perlu dilakukan secara menyeluruh. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui aset yang berpotensi menghasilkan penerimaan, sekaligus memastikan pemanfaatannya tidak mengabaikan kepentingan pelayanan masyarakat.
Perizinan Bangunan Juga Perlu Dievaluasi
Selain pemanfaatan alat berat, Ismael Koto turut menyoroti sektor perizinan bangunan yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
Ia mendorong agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap regulasi, mekanisme pelayanan, pendataan objek, serta kontribusi sektor tersebut terhadap PAD sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendataan yang akurat dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dapat teridentifikasi dan dikelola secara optimal.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu memastikan mekanisme perizinan dan pungutan yang berlaku telah mengikuti ketentuan regulasi terbaru. Istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sendiri telah beralih ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga aspek regulasi dan pelayanan perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Inventarisasi Aset untuk Memperkuat PAD
Sorotan Ismael Koto memperlihatkan bahwa optimalisasi PAD tidak semata-mata berkaitan dengan peningkatan target pajak dan retribusi. Pengelolaan aset daerah juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan pemerintah.
Inventarisasi aset, kejelasan skema pemanfaatan, serta sistem pencatatan penerimaan menjadi langkah yang dapat membantu pemerintah daerah mengukur kontribusi aset terhadap pendapatan daerah.
Rapat gabungan Pansus I, II, dan III DPRD Kabupaten Solok tersebut merupakan bagian dari upaya membahas dan mengevaluasi berbagai sumber PAD bersama OPD terkait.
Pembahasan juga diarahkan untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap maksimal, memperbaiki tata kelola, serta mendorong tindak lanjut yang lebih terukur dari masing-masing perangkat daerah.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah dapat menyusun langkah konkret dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD, termasuk memastikan aset daerah dimanfaatkan secara transparan, tertib administrasi, dan memberikan manfaat bagi keuangan daerah.
Optimalisasi PAD pada akhirnya bukan hanya soal menambah angka pendapatan, tetapi juga memastikan setiap aset dan potensi ekonomi milik daerah dikelola secara bertanggung jawab.
Akan Didalami dalam Rapat Lanjutan
Pembahasan mengenai pemanfaatan alat berat milik pemerintah daerah dan potensi penerimaan dari sektor perizinan bangunan tersebut masih menjadi bagian dari inventarisasi persoalan dalam rapat awal Pansus I, II, dan III DPRD Kabupaten Solok.
Rapat yang berlangsung pada Kamis (29/10/2026) itu masih berfokus pada penyampaian gambaran umum, penjelasan singkat OPD, serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber-sumber PAD.
Pembahasan lebih terperinci direncanakan berlanjut melalui rapat Pansus bersama OPD terkait. Dalam agenda lanjutan tersebut, berbagai persoalan diharapkan dapat dibedah lebih spesifik, termasuk mekanisme pemanfaatan aset daerah, potensi penerimaan, kendala pengelolaan, serta langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Dengan demikian, sorotan terhadap pemanfaatan alat berat dan sektor perizinan bangunan masih memerlukan pendalaman melalui data dan penjelasan teknis dari OPD yang membidangi.
Rangkaian pembahasan Pansus ini menjadi salah satu upaya DPRD Kabupaten Solok untuk memastikan potensi pendapatan daerah teridentifikasi dengan baik dan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang terukur. (Jo)





