Seberapa besar kemampuan Kabupaten Solok menghasilkan pendapatan dari potensi daerahnya sendiri? Pertanyaan ini menjadi penting ketika membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kabupaten Solok, BaNagari.id | Dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025, PAD ditargetkan sebesar Rp145.369.021.199. Namun, realisasi yang tercatat mencapai Rp123.712.330.289,29 atau sekitar 85,10 persen. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp21,66 miliar antara target dan realisasi PAD tahun 2025.
Angka tersebut menjadi salah satu gambaran penting mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan yang berasal dari potensi Kabupaten Solok sendiri.
Melalui serial “UANG DAERAH KITA: KABUPATEN SOLOK 2025”, BaNagari.id mengajak masyarakat memahami bagaimana PAD dikumpulkan, sektor mana yang memberikan kontribusi, serta potensi apa saja yang masih perlu diperhatikan.
Apa Itu PAD dan Mengapa Penting?
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara umum, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD memiliki arti penting dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Semakin optimal potensi pendapatan daerah dikelola, semakin besar pula peluang daerah memperkuat kemampuan fiskalnya.
Karena itu, pencapaian PAD tidak cukup hanya dilihat dari jumlah penerimaan. Perlu pula diketahui apakah seluruh potensi pendapatan telah terdata, apakah pemungutan berjalan sesuai ketentuan, dan apakah pengelolaannya dilakukan secara transparan.
Pajak Daerah: Sejumlah Jenis Penerimaan Belum Mencapai Target
Dalam data anggaran dan realisasi Kabupaten Solok tahun 2025 yang menjadi bahan penelusuran, anggaran pajak daerah tercatat sekitar Rp68,14 miliar, sedangkan realisasinya sekitar Rp53,82 miliar atau 78,97 persen. Beberapa jenis pajak daerah memperlihatkan capaian yang masih berada di bawah target.
Pajak reklame tercatat mencapai sekitar 33,96 persen dari target. Pajak air tanah sekitar 37,59 persen, pajak mineral bukan logam dan batuan sekitar 21,67 persen, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sekitar 41,12 persen. Angka-angka tersebut memperlihatkan adanya perbedaan capaian antarsektor penerimaan pajak daerah.
Namun, persentase realisasi yang rendah tidak serta-merta membuktikan adanya kebocoran atau penyimpangan. Diperlukan penjelasan mengenai dasar penetapan target, kondisi objek pajak, perubahan aktivitas ekonomi, pendataan wajib pajak, serta kendala pemungutan di lapangan. Informasi tersebut penting agar masyarakat dapat memahami faktor yang memengaruhi penerimaan masing-masing jenis pajak.
Retribusi Daerah Juga Perlu Mendapat Perhatian
Selain pajak, retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang berkaitan langsung dengan pelayanan atau pemanfaatan fasilitas milik pemerintah daerah. Dalam data yang ditelusuri, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tercatat terealisasi sekitar 4,63 persen dari target. Sementara retribusi pelayanan pasar atau penggunaan fasilitas pasar tercatat sekitar 16,70 persen. Capaian tersebut menjadi informasi yang layak didalami lebih lanjut.
Untuk sektor parkir, misalnya, perlu diketahui bagaimana pemerintah daerah menetapkan titik pemungutan, mendata potensi kendaraan, menentukan target penerimaan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan. Sementara pada sektor pasar, pendataan kios, los, pedagang, pemanfaatan fasilitas pasar, dan mekanisme pemungutan retribusi menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah seluruh potensi objek retribusi telah terdata dan apakah sistem pemungutannya sudah berjalan secara optimal.
DPRD Kabupaten Solok Sebelumnya Soroti Optimalisasi PAD
Persoalan optimalisasi PAD bukan hal baru dalam pembahasan pemerintahan Kabupaten Solok. Melalui pemberitaan sebelumnya, BaNagari.id mencatat DPRD Kabupaten Solok membentuk panitia khusus untuk membahas optimalisasi PAD.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah hal menjadi perhatian, antara lain pendataan pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, perizinan bangunan, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung sistem penerimaan daerah.
DPRD juga mendorong pelaksanaan uji petik lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi potensi pendapatan yang sebenarnya. Pembahasan tersebut menjadi relevan ketika dibandingkan dengan data realisasi PAD tahun 2025 yang baru mencapai 85,10 persen dari target.
Dengan demikian, data LPPD 2025 dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam pembahasan optimalisasi pendapatan daerah berikutnya.
Apa yang Perlu Dijelaskan Pemerintah Daerah?
Berdasarkan data tersebut, terdapat sejumlah hal yang perlu memperoleh penjelasan dari perangkat daerah terkait.
Pertama, apa faktor yang menyebabkan realisasi PAD Kabupaten Solok tahun 2025 belum mencapai target?
Kedua, bagaimana proses penetapan target pajak dan retribusi pada masing-masing sektor?
Ketiga, apakah pemerintah daerah telah melakukan pemutakhiran data wajib pajak, objek pajak, objek retribusi, serta aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan?
Keempat, bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di lapangan?
Kelima, langkah apa yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PAD tanpa membebani masyarakat secara tidak proporsional?
Penjelasan dari Badan Keuangan Daerah, perangkat daerah yang menangani pendapatan, serta OPD pengelola objek retribusi diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.
Uang Daerah Kita: Membaca Potensi, Memahami Penerimaan
PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di dalamnya terdapat potensi ekonomi daerah, aktivitas masyarakat, pemanfaatan fasilitas publik, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber penerimaan. Realisasi PAD sebesar Rp123,71 miliar pada 2025 menjadi titik awal untuk melihat bagaimana potensi tersebut dikelola.
BaNagari.id akan terus menelusuri data pendapatan daerah dengan menghubungkan dokumen anggaran, laporan realisasi, pembahasan DPRD, serta penjelasan perangkat daerah terkait.
Pada episode berikutnya, serial “UANG DAERAH KITA: KABUPATEN SOLOK 2025” akan berlanjut pada pembahasan belanja daerah dan peta pengadaan melalui data Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta realisasi pengadaan INAPROC.
Sebab, mengetahui dari mana uang daerah berasal merupakan satu bagian. Masyarakat juga perlu memahami ke mana uang tersebut dibelanjakan dan apa hasil yang diterima publik.
Uang daerah adalah uang publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana potensi daerah dikelola dan bagaimana penerimaannya digunakan untuk kepentingan bersama. (Jo)
Ikuti serial UANG DAERAH KITA: KABUPATEN SOLOK 2025, hanya di BaNagari.id.
Catatan Redaksi: Data utama dalam artikel ini bersumber dari dokumen LPPD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 dan data anggaran serta realisasi pendapatan daerah yang menjadi bahan penelusuran redaksi. Persentase pada masing-masing jenis pajak dan retribusi merupakan capaian terhadap target sektor terkait. Data tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya kebocoran atau penyimpangan. BaNagari.id membuka ruang klarifikasi dan penjelasan dari pemerintah daerah maupun perangkat daerah terkait.





