23 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

MK Tegaskan Hanya Presiden dan Wapres yang Bisa Adukan Dugaan Penghinaan

Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas bahwa tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Jakarta, BaNagari.id | Penegasan tersebut disampaikan MK dalam putusan perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan, permohonan para pemohon dikabulkan sebagian. MK memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam putusannya, MK menyatakan ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP sendiri mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, termasuk penyebaran penyerangan terhadap martabat tersebut.

MK Persempit Pihak yang Bisa Mengadukan

Dalam pertimbangannya, MK menilai ketentuan sebelumnya masih berpotensi menimbulkan tafsir mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengajukan pengaduan.

Pasal 220 ayat (1) sebelumnya menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

Sementara Pasal 220 ayat (2) menyebutkan pengaduan tersebut dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut MK, konstruksi norma tersebut berpotensi menimbulkan tafsir bahwa pihak yang dapat mengajukan pengaduan tidak terbatas pada Presiden atau Wakil Presiden.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan, konstruksi ketentuan penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP perlu diperjelas untuk mencegah penerapan norma secara terlalu luas yang berpotensi berdampak terhadap hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Karena itu, MK memberikan penegasan bahwa pihak yang memiliki kewenangan mengajukan pengaduan adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengaduan tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui kuasa hukum berdasarkan kuasa khusus.

Relawan dan Simpatisan Tak Bisa Mengatasnamakan Presiden

Putusan MK tersebut sekaligus memperjelas bahwa pihak ketiga tidak dapat menginisiasi proses pidana dengan mengatasnamakan Presiden maupun Wakil Presiden.

Dengan pemaknaan baru tersebut, keluarga, relawan, simpatisan, pendukung maupun pihak lain tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk melaporkan seseorang atas dugaan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden berdasarkan penilaiannya sendiri.

Penegasan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan batas antara perlindungan kehormatan kepala negara dan kebebasan warga negara dalam menyampaikan kritik maupun pendapat.

Berawal dari Gugatan 12 Mahasiswa

Perkara tersebut sebelumnya diajukan oleh 12 mahasiswa yang menguji ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ke Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon menilai ketentuan mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Salah satu persoalan yang dipersoalkan adalah frasa mengenai “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” yang dinilai tidak memiliki batasan yang cukup jelas sehingga berpotensi membuka ruang penafsiran subjektif.

Para mahasiswa tersebut juga menilai kondisi tersebut dapat berdampak terhadap hak warga negara dalam menyampaikan pendapat dan kritik.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) UU KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK kemudian mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian, dengan memberikan pemaknaan terhadap Pasal 220 ayat (1).

Dengan putusan ini, MK tidak menghapus ketentuan pidana mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi mempertegas siapa yang memiliki kewenangan untuk mengadukan tindak pidana tersebut.

Bagi publik, putusan tersebut memberikan batas yang lebih jelas antara perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dengan potensi penggunaan hukum pidana oleh pihak lain yang tidak memiliki mandat dari pihak yang dianggap dirugikan. (Jo)

Sumber: Kompas.com

⚠
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with