23 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

Alarm Bahaya APBD Sumbar 2026: Belanja Modal Baru 21%, Infrastruktur Terancam Mangkrak

Memasuki paruh kedua Tahun Anggaran 2026, alarm merah akuntabilitas keuangan dan pembangunan kembali menyala di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan per pertengahan Agustus 2026 mencatat realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru menyentuh angka 21,74 persen atau sebesar Rp102,44 Miliar dari total pagu Rp471,12 Miliar.

Padang, BaNagari.id | Angka ini memperlihatkan lambatnya eksekusi program fisik dan pembangunan infrastruktur publik di Sumatera Barat. Di saat anggaran untuk belanja rutin birokrasi mengalir lancar, belanja yang berdampak langsung pada fasilitas umum justru mengendap di kas daerah.

Ketimpangan Postur: Birokrasi Gemuk, Modal Keropos
Data SIKD Kemenkeu mengonfirmasi ketimpangan tajam dalam postur alokasi APBD Murni Sumbar 2026. Alokasi Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan birokrasi) menyedot anggaran hingga Rp2,76 Triliun, hampir enam kali lipat dari total alokasi Belanja Modal publik. Hingga Agustus 2026, pencairan Belanja Pegawai telah meluncur hingga 62,01 persen (Rp1,71 Triliun).

Ironisnya, Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan sebesar Rp1,86 Triliun baru terserap 46,12 persen (Rp861,60 Miliar). Namun kemacetan paling parah berada di sektor Belanja Modal yang baru menyerap satu seperlima dari total perencanaan.

“Ketika belanja birokrasi sudah terserap di atas 60 persen sementara pembangunan fisik publik baru 21 persen di bulan kedelapan, ini menunjukkan prioritas eksekusi anggaran yang keliru,” ujar analis kebijakan publik BaNagari.id.

Fenomena “Kejar Tayang” Q4 dan Ancaman Kebocoran
Lambatnya penyerapan anggaran modal ini bukan sekadar masalah penundaan administratif. Dalam rekam jejak tata kelola keuangan Pemprov Sumbar, keterlambatan pencairan di triwulan III senantiasa memicu penumpukan proyek di triwulan IV (akhir tahun).

Praktik kejar tayang di penghujung tahun memiliki risiko sistemik:

  1. Pekerjaan Asal-Jadi: Kontraktor terburu-buru mengejar deadline musim hujan tanpa mengindahkan standar teknis.
  2. Potensi Kekurangan Volume (Sunat Aspal/Beton): Berdasarkan laporan BPK RI pada tahun-tahun anggaran sebelumnya (seperti LHP BPK atas Belanja Sarpras dan Infrastruktur Jalan), pola penumpukan pekerjaan di akhir tahun kerap berujung pada temuan kekurangan volume fisik, ketidaksesuaian spesifikasi teknik, dan kelebihan pembayaran (overpayment).
  3. Risiko Putus Kontrak & Proyek Mangkrak: Penyedia jasa yang tidak memiliki kemampuan finansial cukup terancam gagal menuntaskan pekerjaan sesuai masa masa kerja kontrak.

Ketergantungan Pada PAD dan Transfer yang Tersendat
Di sisi pendapatan, target APBD 2026 sebesar Rp6,29 Triliun baru terealisasi 62,43 persen (Rp3,92 Triliun). Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp1,67 Triliun dari target Rp3,51 Triliun (47,58%). Sektor Pajak Daerah bahkan baru menyentuh 45,61 persen (Rp1,27 Triliun dari pagu Rp2,78 Triliun).

Tersendatnya pendapatan serta belum tersalurkannya Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota (dicatat Rp0,00 Miliar dari pagu Rp5,11 Miliar) berpotensi memicu persoalan likuiditas di tingkat daerah bawahan yang menggantungkan alokasi pembangunan dari Provinsi.

Anak nagari membutuhkan kepastian bahwa akses jalan, jembatan, gedung sekolah, dan irigasi terbangun dengan mutu tinggi dan bebas dari korupsi administrasi.

Redaksi BaNagari.id membuka ruang konfirmasi dan Hak Jawab kepada Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk menjelaskan langkah konkret dan mitigasi risiko agar proyek fisik TA 2026 tidak berakhir menjadi beban keuangan daerah atau audit Aparat Penegak Hukum (APH). (Jo)

âš 
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with