Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Solok, Retni Humaira, ST, memberikan penjelasan atas sorotan DPRD Kabupaten Solok terkait rendahnya realisasi anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Arosuka, BaNagari.id | Menanggapi sorotan tersebut, Retni Humaira, ST, menjelaskan bahwa rendahnya realisasi keuangan pada periode berjalan tidak serta-merta menggambarkan rendahnya progres kegiatan. Berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan anggaran DPRKPP, realisasi fisik telah mencapai 41,29 persen, sementara realisasi keuangan berada pada angka 12,02 persen.
Berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan anggaran, realisasi fisik kegiatan telah mencapai 41,29 persen, sedangkan realisasi keuangan tercatat sebesar 12,02 persen. DPRKPP menjelaskan, kesenjangan tersebut berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan dan pembayaran sejumlah kegiatan yang bersumber dari pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD).
Pada Tahun Anggaran 2026, DPRKPP memperoleh tambahan pagu anggaran sebesar Rp17.121.184.788,12 dari pengembalian dana TKD. Tambahan tersebut membuat pagu anggaran DPRKPP yang sebelumnya sebesar Rp4.325.544.706,00 meningkat menjadi Rp21.446.729.494,12. Penambahan anggaran itu telah ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada 29 Juni 2026.
69 Paket Pekerjaan Masuk Tahap PBJ
Salah satu komponen kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut adalah pekerjaan konstruksi peningkatan kualitas jalan lingkungan dan perumahan. Pekerjaan tersebut meliputi pengecoran, pembangunan dam, drainase dan bahu jalan dengan jumlah keseluruhan mencapai 69 paket pekerjaan.
DPRKPP menyebutkan, hingga 13 Agustus 2026, seluruh 69 paket pekerjaan tersebut telah menyelesaikan tahap perencanaan dan saat ini berada pada tahap Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Kondisi inilah yang menjadi salah satu penjelasan atas masih rendahnya realisasi keuangan dibandingkan progres fisik.
Sebab, pembayaran pekerjaan konstruksi baru dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai dan diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dengan demikian, progres fisik pekerjaan dapat berjalan lebih dahulu, sementara realisasi keuangan baru akan meningkat setelah pekerjaan memasuki tahapan pembayaran sesuai ketentuan.
“Pembayaran atas pekerjaan konstruksi baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dan diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST), sehingga realisasi keuangan saat ini masih relatif rendah meskipun progres fisik di lapangan terus menunjukkan peningkatan,” demikian penjelasan DPRKPP dalam laporan perkembangan pelaksanaan anggarannya.
Bantuan Rumah dan RTLH Masih Berproses
Selain pekerjaan infrastruktur lingkungan, DPRKPP juga menjelaskan perkembangan program bantuan rumah bagi masyarakat terdampak bencana serta rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Sebagian penerima bantuan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK). Sementara sebagian lainnya masih menjalani proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian data serta kelayakan penerima manfaat.
Untuk program bantuan perumahan tersebut, pencairan anggaran juga menggunakan mekanisme berbasis capaian pekerjaan atau output-based. Artinya, pencairan dilakukan setelah tahap konstruksi fisik rumah dinyatakan selesai.
Respons atas Sorotan Legislatif
Penjelasan DPRKPP tersebut menjadi respons atas perhatian DPRD Kabupaten Solok terhadap perkembangan serapan APBD 2026. Dengan adanya tambahan pagu yang baru ditetapkan pada akhir Juni serta puluhan paket pekerjaan yang masih berada dalam tahapan PBJ, DPRKPP menjelaskan bahwa proses pelaksanaan kegiatan masih berjalan.
Namun demikian, percepatan PBJ tetap menjadi bagian penting agar kegiatan konstruksi dapat segera masuk tahap pelaksanaan dan selanjutnya berdampak terhadap peningkatan realisasi keuangan. DPRKPP menyatakan percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta verifikasi penerima bantuan akan terus dipantau agar realisasi keuangan dapat berjalan sejalan dengan capaian fisik pada periode pelaporan berikutnya.
Dengan demikian, sorotan DPRD terkait rendahnya serapan anggaran mendapatkan penjelasan dari pihak DPRKPP, khususnya mengenai tambahan pagu yang baru ditetapkan, tahapan PBJ 69 paket pekerjaan, serta mekanisme pembayaran yang berbasis penyelesaian pekerjaan.
Perkembangan berikutnya akan menjadi penting untuk melihat apakah percepatan PBJ tersebut mampu mendorong peningkatan realisasi keuangan DPRKPP Kabupaten Solok pada periode pelaporan selanjutnya. (Jo)




