Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, mengajak Pemerintah Nagari di Sumatera Barat menyusun perencanaan pembangunan berbasis data agar setiap program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Kab. Solok, BaNagari.id | Menurut Zigo, pembangunan yang baik tidak cukup hanya mengandalkan aspirasi masyarakat, tetapi juga harus diperkuat dengan kajian akademik sehingga memiliki dasar yang lebih komprehensif saat diajukan kepada pemerintah pusat.
Untuk mendukung langkah tersebut, Zigo menggandeng Universitas Negeri Padang (UNP) melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sebanyak 5.200 mahasiswa diterjunkan ke berbagai daerah di Sumatera Barat hingga tingkat nagari dan jorong guna memetakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Hasil pengamatan mahasiswa nantinya akan dipadukan dengan aspirasi masyarakat sehingga menjadi dasar penyusunan usulan pembangunan yang lebih kuat,” ujar Zigo saat Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026/2027 di Jorong Ujuang Ladang, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Selasa (04/08/2026) seperti dilansir beberapa media.
Ia menjelaskan, data yang dihimpun mahasiswa akan menjadi referensi penting dalam memperjuangkan berbagai program melalui kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI.
Selain membahas perencanaan pembangunan, Zigo juga memastikan pemerintah tetap berkomitmen mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat.
Ia menyebut Kabupaten Solok menjadi salah satu daerah prioritas dengan dimulainya rehabilitasi Batang Lembang, Batang Gawan, Batang Sumani, dan Batang Peninggahan melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurutnya, pekerjaan tersebut telah memasuki tahap kontrak dan akan dilaksanakan selama dua tahun anggaran sebagai bagian dari program nasional yang dikawal DPR RI.
Dalam dialog bersama masyarakat, Zigo juga meninjau pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi warga terkait kebutuhan pembangunan di Nagari Koto Sani.
Ia mengingatkan pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan kelompok masyarakat agar menyiapkan seluruh persyaratan administrasi sebelum mengusulkan program pembangunan maupun bantuan pemerintah.
“Kalau dokumen seperti DED, administrasi lahan, dan persyaratan lainnya sudah siap, peluang usulan untuk disetujui tentu akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Tak hanya itu, Zigo juga menyampaikan Kabupaten Solok memperoleh sekitar 584unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun ini dan masih berpeluang mendapatkan tambahan apabila data calon penerima memenuhi seluruh persyaratan.
Ia berharap pemerintah nagari terus memperbaiki validitas data masyarakat agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Reses tersebut dihadiri H. Candra, S.H.I, Wakil Bupati Solok, Trio Karno Vivo, Anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Golkar, unsur Forkopimcam, Kapolsek, Wali Nagari Koto Sani, Ketua BPRN, perwakilan BPPW Sumbar, BPJN Sumbar, BWS Sumatera V, mahasiswa KKN UNP, serta tokoh masyarakat dan warga Nagari Koto Sani. (Jo)
