Saturday, August 1, 2026
29.9 C
Solok

Golkar Nilai Tingginya Biaya Politik Jadi Akar Maraknya OTT Kepala Daerah

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji menilai tingginya biaya politik dalam sistem pemilihan kepala daerah merupakan salah satu akar persoalan yang memicu maraknya kasus korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.

Jakarta, BaNagari.id | Pernyataan Sekjen Partai Golkar tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mendorong partai politik memperkuat kaderisasi dan sekolah partai guna meningkatkan integritas calon kepala daerah.

Menurut Sarmuji, berbagai imbauan, pembekalan, dan instruksi yang selama ini diberikan partai kepada para kader belum cukup efektif apabila penyebab utama, yakni mahalnya biaya politik, tidak dibenahi.

Ia mengatakan solusi terhadap persoalan korupsi harus dimulai dari diagnosis yang tepat agar kebijakan yang diambil benar-benar mampu mencegah terulangnya kasus serupa.

Karena itu, Golkar mendorong agar pembahasan RUU Pilkada turut mengakomodasi pengaturan yang dapat menekan tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar partai politik memperkuat proses kaderisasi melalui sekolah partai sebelum mengusung calon kepala daerah. Menurut Tito, langkah tersebut penting untuk membangun integritas, kapasitas, dan kualitas kepemimpinan para calon kepala daerah.

Pandangan yang berkembang menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penguatan integritas kader hingga pembenahan sistem politik dan tata kelola pemilihan kepala daerah. (Joni O)

Hot this week

Bupati Annisa Haru Saksikan 390 Siswa Ikuti MPLS Sekolah Rakyat Dharmasraya

Raut haru tak mampu disembunyikan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani saat menyaksikan ratusan siswa

Buka MPLS Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Mahyeldi Tekankan Pendidikan sebagai Kunci Putus Kemiskinan

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang paling efektif

Yayasan Fort De Kock Laporkan Wali Kota Bukittinggi ke KPK, Komnas HAM dan Ombudsman RI

Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Fort De Kock, Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., mengatakan laporan kepada KPK disertai permohonan agar..

Putusan MK Bikin Anggaran MBG Berpotensi Susut Rp220 Triliun, DPR Minta Pemerintah Segera Cari Solusi

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyebut, selama ini pembiayaan MBG masih sangat bergantung pada alokasi...

BGN Laporkan 414 SPPG Bermasalah ke Kejagung, Dugaan Penyimpangan Dana MBG Didalami

BGN melaporkan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang terindikasi bermasalah kepada Kejaksaan Agung

Topics

Bupati Annisa Haru Saksikan 390 Siswa Ikuti MPLS Sekolah Rakyat Dharmasraya

Raut haru tak mampu disembunyikan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani saat menyaksikan ratusan siswa

Buka MPLS Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Mahyeldi Tekankan Pendidikan sebagai Kunci Putus Kemiskinan

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang paling efektif

Yayasan Fort De Kock Laporkan Wali Kota Bukittinggi ke KPK, Komnas HAM dan Ombudsman RI

Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Fort De Kock, Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., mengatakan laporan kepada KPK disertai permohonan agar..

Putusan MK Bikin Anggaran MBG Berpotensi Susut Rp220 Triliun, DPR Minta Pemerintah Segera Cari Solusi

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyebut, selama ini pembiayaan MBG masih sangat bergantung pada alokasi...

BGN Laporkan 414 SPPG Bermasalah ke Kejagung, Dugaan Penyimpangan Dana MBG Didalami

BGN melaporkan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang terindikasi bermasalah kepada Kejaksaan Agung

KPK Kecolongan? Orang Dalam Diduga Bocorkan Rahasia Perkara, Bupati Diperas Rp1,2 Miliar

Staf administrasi tersebut adalah Setya Budi Dias Oktavianto, anggota Polri yang diperbantukan di KPK..

Babak Baru Sengketa Lahan Bukittinggi, Yayasan Fort De Kock Tempuh Langkah ke KPK

Polemik sengketa lahan antara Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi dan Yayasan Pendidikan Fort De Kock (UFDK) kembali memasuki babak baru

H. Jasra Arnoda Resmi Purna Tugas, Tutup Pengabdian 37 Tahun 5 Bulan di Pemkab Solok

Setelah mengabdi selama kurang lebih 37 tahun 5 bulan, H. Jasra Arnoda, SH., MH., berpamitan memasuki masa purna tugas
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with