31.4 C
Solok
Wednesday, September 23, 2026

Golkar Nilai Tingginya Biaya Politik Jadi Akar Maraknya OTT Kepala Daerah

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji menilai tingginya biaya politik dalam sistem pemilihan kepala daerah merupakan salah satu akar persoalan yang memicu maraknya kasus korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.

Jakarta, BaNagari.id | Pernyataan Sekjen Partai Golkar tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mendorong partai politik memperkuat kaderisasi dan sekolah partai guna meningkatkan integritas calon kepala daerah.

Menurut Sarmuji, berbagai imbauan, pembekalan, dan instruksi yang selama ini diberikan partai kepada para kader belum cukup efektif apabila penyebab utama, yakni mahalnya biaya politik, tidak dibenahi.

Ia mengatakan solusi terhadap persoalan korupsi harus dimulai dari diagnosis yang tepat agar kebijakan yang diambil benar-benar mampu mencegah terulangnya kasus serupa.

Karena itu, Golkar mendorong agar pembahasan RUU Pilkada turut mengakomodasi pengaturan yang dapat menekan tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar partai politik memperkuat proses kaderisasi melalui sekolah partai sebelum mengusung calon kepala daerah. Menurut Tito, langkah tersebut penting untuk membangun integritas, kapasitas, dan kualitas kepemimpinan para calon kepala daerah.

Pandangan yang berkembang menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penguatan integritas kader hingga pembenahan sistem politik dan tata kelola pemilihan kepala daerah. (Joni O)

âš 
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

Banjir Bandang Solok: Mahyeldi Fokus Keselamatan Warga dan Pemulihan

Banjir bandang menerjang Batang Barus dan Koto Gaek Guguak, Kabupaten Solok. Gubernur Sumbar Mahyeldi meminta keselamatan warga dan percepatan pemulihan menjadi prioritas penanganan.

Galodo Terjang Kompleks Kantor Bupati Solok, Akses Jalan Putus Total dan Empat Warga Terluka

Galodo dan banjir bandang menerjang Arosuka, Kab. Solok (21/9). Jalan Padang-Solok putus total, 3 gedung rusak, dan 4 warga terluka akibat terseret material.

Bundo Kanduang Supayang Diperkuat, Perempuan Jadi Benteng Adat dan Generasi Muda

Sosialisasi peningkatan peran Bundo Kanduang digelar di Nagari Supayang, Kabupaten Solok, memperkuat adat, budaya dan ketahanan generasi muda.

DPRD Kabupaten Solok Resmi Bentuk Pansus Optimalisasi PAD, Hafni Hafiz Soroti Kebocoran dan Digitalisasi

DPRD Kabupaten Solok resmi membentuk Pansus Optimalisasi PAD. Hafni Hafiz mendorong penutupan kebocoran pendapatan dan penguatan digitalisasi.

APBD Kabupaten Solok 2027 Direncanakan Rp1,178 Triliun

DPRD Kabupaten Solok menggelar paripurna Nota Penjelasan Ranperda APBD 2027. Pendapatan dan belanja daerah direncanakan Rp1,178 triliun.

Topics

Banjir Bandang Solok: Mahyeldi Fokus Keselamatan Warga dan Pemulihan

Banjir bandang menerjang Batang Barus dan Koto Gaek Guguak, Kabupaten Solok. Gubernur Sumbar Mahyeldi meminta keselamatan warga dan percepatan pemulihan menjadi prioritas penanganan.

Galodo Terjang Kompleks Kantor Bupati Solok, Akses Jalan Putus Total dan Empat Warga Terluka

Galodo dan banjir bandang menerjang Arosuka, Kab. Solok (21/9). Jalan Padang-Solok putus total, 3 gedung rusak, dan 4 warga terluka akibat terseret material.

Bundo Kanduang Supayang Diperkuat, Perempuan Jadi Benteng Adat dan Generasi Muda

Sosialisasi peningkatan peran Bundo Kanduang digelar di Nagari Supayang, Kabupaten Solok, memperkuat adat, budaya dan ketahanan generasi muda.

DPRD Kabupaten Solok Resmi Bentuk Pansus Optimalisasi PAD, Hafni Hafiz Soroti Kebocoran dan Digitalisasi

DPRD Kabupaten Solok resmi membentuk Pansus Optimalisasi PAD. Hafni Hafiz mendorong penutupan kebocoran pendapatan dan penguatan digitalisasi.

APBD Kabupaten Solok 2027 Direncanakan Rp1,178 Triliun

DPRD Kabupaten Solok menggelar paripurna Nota Penjelasan Ranperda APBD 2027. Pendapatan dan belanja daerah direncanakan Rp1,178 triliun.

Roni Akhyar Sutan Batuah Pimpin IPNT 2026-2029, Wabup Candra Dorong Pemuda Mengabdi untuk Nagari

Roni Akhyar Sutan Batuah resmi memimpin IPNT periode 2026-2029. Wabup Solok H. Candra mendorong pemuda Talang mengembangkan kreativitas dan usaha produktif.

52 Sasaran Silek Tradisi Tercatat di Kabupaten Solok, Warisan Budaya yang Masih Hidup di Nagari

Kabupaten Solok memiliki sedikitnya 52 sasaran silek tradisi yang tersebar di berbagai nagari, lengkap dengan aliran, guru tuo dan falsafah masing-masing.

Kebun Durian Taruko Siap Jadi Destinasi Wisata Agro Terbaru di Kabupaten Solok

Kebun Durian Taruko di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata agro dengan ratusan pohon durian premium.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with