23 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

Putusan MK Bikin Anggaran MBG Berpotensi Susut Rp220 Triliun, DPR Minta Pemerintah Segera Cari Solusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan berpotensi menimbulkan konsekuensi besar terhadap keberlangsungan program prioritas nasional tersebut. DPR RI memperkirakan MBG bisa kehilangan sumber pendanaan hingga sekitar Rp220 triliun apabila pemerintah tidak segera menyiapkan skema pembiayaan baru.

Jakarta, BaNagari.id | Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyebut, selama ini pembiayaan MBG masih sangat bergantung pada alokasi anggaran pendidikan dalam APBN.

“Kalau dana pendidikan yang sekarang dipakai untuk MBG langsung dipisahkan, anggarannya turun sangat drastis. Dari sekitar Rp270 triliun mungkin hanya tersisa sekitar Rp30 triliunan,” ujar Zainul di Kompleks DPR RI, Jumat (31/07/2026).

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga pemerintah wajib melaksanakannya. Namun, pemerintah juga dituntut segera menyusun formulasi pendanaan baru agar program MBG tetap berjalan tanpa mengganggu amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan.

Zainul mengingatkan bahwa memindahkan seluruh pembiayaan MBG ke sektor kesehatan juga bukan solusi yang mudah. Selain kapasitas fiskalnya terbatas, langkah tersebut berpotensi mengurangi jumlah penerima manfaat serta memengaruhi operasional ribuan mitra pelaksana Program MBG.

Saat ini, kata dia, sekitar 63 juta penerima manfaat telah merasakan Program Makan Bergizi Gratis dengan dukungan sekitar 27 ribu mitra penyelenggara di berbagai daerah.

“Kalau hanya mengandalkan anggaran fungsi kesehatan, pasti akan terjadi pengurangan penerima manfaat dan berdampak pada operasional para mitra,” katanya.

Karena itu, DPR meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh dampak Putusan MK sebelum menetapkan sumber pembiayaan baru.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 memutuskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi dapat dibiayai melalui alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Mahkamah menilai MBG merupakan program prioritas pemerintah yang tetap konstitusional, namun penganggarannya harus dipisahkan demi menjaga amanat UUD 1945 mengenai alokasi minimal anggaran pendidikan.

Putusan tersebut menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan Program MBG tanpa mengurangi hak masyarakat atas layanan pendidikan maupun manfaat program gizi nasional. (Joni O)

âš 
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with