Pemerintah memastikan penanganan terhadap sekitar 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak efisien akan dilakukan secara bertahap. Wilayah dengan tingkat stunting tertinggi menjadi prioritas utama dalam proses penyelesaiannya.
Jakarta, BaNagari.id | Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut Zulhas, pemerintah membagi penanganan SPPG ke dalam dua kategori. Prioritas pertama difokuskan pada daerah tertinggal dan wilayah dengan angka stunting tinggi, seperti Papua, Papua Pegunungan, serta Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kawasan yang memiliki angka stunting tinggi akan menjadi prioritas dan ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan,” ujar Zulhas.
Sementara itu, ribuan titik SPPG lainnya yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan sejumlah wilayah lain diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk dievaluasi dan ditentukan langkah penyelesaiannya.
Ia menegaskan pemerintah masih mempelajari solusi terbaik terhadap sebagian besar dapur MBG tersebut agar kebijakan yang diambil tidak mengganggu pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.
Selain itu, Zulhas juga mengimbau pihak-pihak yang selama ini menyuarakan persoalan tersebut agar memberikan kesempatan kepada pemerintah menyelesaikan evaluasi tanpa perlu melakukan aksi demonstrasi.
BGN Prioritaskan Operasional di Daerah Stunting
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan pihaknya telah menerima data wilayah prioritas stunting dari Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan data tersebut, dapur MBG yang telah selesai dibangun di daerah dengan tingkat stunting tinggi akan segera dioperasikan agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah wilayah di Papua, NTT, serta beberapa daerah di Sumatera dan Jawa masuk dalam daftar prioritas percepatan operasional.
Kemenkes Serahkan Peta Wilayah Rawan Stunting
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Kementerian Kesehatan telah menyerahkan peta lengkap daerah rawan stunting kepada BGN, termasuk hingga tingkat kabupaten dan kota.
Ia berharap sebelum 5 Agustus 2026, SPPG yang telah siap dapat segera dibuka di wilayah-wilayah prioritas guna mempercepat penanganan stunting.
DPR Minta Audit 13 Ribu Dapur MBG
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah melakukan audit terhadap sekitar 13 ribu titik SPPG yang disebut-sebut menyebabkan pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun per bulan.
Menurutnya, audit dan investigasi perlu dilakukan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses pembayaran maupun pengelolaan dapur MBG. Jika terbukti melanggar ketentuan, pihak yang bertanggung jawab harus dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. (***)
