Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan Bupati Solok terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (21/09/2026).
Arosuka, BaNagari.id | Rapat berlangsung di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Solok, Arosuka, dan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Plani, S.AP. dan Mukhlis, SH. Pelaksanaan rapat tersebut mengacu pada hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Solok Nomor: 100.14.3/08/Bamus-DPRD/2026 tentang jadwal kegiatan DPRD.
Dalam jadwal tersebut terdapat dua agenda utama, yakni Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Solok terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 serta Rapat Paripurna dalam rangka usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, unsur Forkopimda, anggota DPRD, staf ahli Bupati, para asisten, kepala kantor, kepala badan, kepala bagian, kepala bidang, para camat serta undangan lainnya.
Wakil Bupati Sampaikan Nota Penjelasan APBD 2027
Sesuai agenda rapat, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir selaku pimpinan sidang mempersilakan Wakil Bupati Solok H. Candra menyampaikan Nota Penjelasan Bupati Solok terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam penyampaiannya, H. Candra menjelaskan penyusunan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 tetap mengacu pada arah pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta prioritas pembangunan Kabupaten Solok.
Prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan angka kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan perumahan yang tangguh terhadap bencana, serta penguatan ekonomi kerakyatan dan desa.
Arah kebijakan tersebut diselaraskan dengan potensi dan kebutuhan Kabupaten Solok, terutama sektor pertanian, pariwisata, perekonomian, UMKM, peningkatan konektivitas dan layanan dasar, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana serta penguatan tata kelola pemerintahan.

TKD 2027 Belum Final
Dalam pemaparan tersebut, H. Candra juga menyinggung kondisi fiskal daerah. Ia menyampaikan bahwa alokasi definitif Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 untuk Kabupaten Solok belum ditetapkan dan belum diterima secara resmi sebagai angka final.
Karena itu, penyusunan RAPBD 2027 dilakukan dengan memperhatikan kondisi tersebut serta mempertimbangkan fleksibilitas fiskal daerah.
Pendapatan dan Belanja Daerah Direncanakan Rp1,178 Triliun
Dalam Nota Penjelasan, Pemerintah Kabupaten Solok memproyeksikan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1.178.944.047.468. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp148.329.947.590 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.030.614.099.878.
Dengan demikian, total pendapatan daerah yang direncanakan mencapai Rp1.178.944.047.468. PAD tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
Pada sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Solok juga merencanakan anggaran sebesar Rp1.178.944.047.468. Rinciannya, belanja operasional sebesar Rp981.634.375.096,20, belanja modal Rp52.501.031.121, belanja tidak terduga Rp2.500.000.000, serta belanja transfer sebesar Rp142.308.641.250,80.
Belanja operasional meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja hibah. Sementara belanja modal mencakup pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, irigasi serta aset lainnya.
Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp2,5 miliar, sedangkan belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Dengan komposisi tersebut, RAPBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 direncanakan dalam kondisi berimbang dengan total surplus atau defisit sebesar Rp0.
Empat Arah Kebijakan APBD 2027
Wakil Bupati H. Candra menyampaikan, dengan memperhatikan arah pembangunan dan kondisi fiskal daerah, kebijakan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada empat hal pokok.
Pertama, memperkuat Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Kedua, meningkatkan kualitas belanja, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketiga, menjaga fleksibilitas fiskal, terutama selama kepastian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027 belum diterima secara resmi. Keempat, memperkuat tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut H. Candra, sinergitas antara DPRD dan Pemerintah Daerah diperlukan agar APBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok.
Pembahasan Ranperda APBD 2027 Berlanjut
Di penghujung rapat, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Bupati Solok beserta jajaran Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda serta seluruh undangan yang telah menghadiri Rapat Paripurna tersebut.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 di DPRD Kabupaten Solok. Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah DPRD.
Melalui tahapan tersebut, diharapkan terbangun keselarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan fungsi anggaran DPRD, sehingga perencanaan keuangan daerah dapat mendukung prioritas pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok. (Jo)





