22.7 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

Boy Falma Soroti Retribusi Pasar Nagari dalam Pembahasan PAD Solok

Tata kelola retribusi pasar nagari menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Panitia Khusus (Pansus) I, II, dan III DPRD Kabupaten Solok.

Kabupaten Solok, BaNagari.id | Anggota DPRD Kabupaten Solok, Boy Falma, menyoroti perlunya kejelasan mengenai kewenangan pengelolaan pasar nagari, penetapan tarif retribusi, mekanisme pemungutan, hingga penyetoran hasil penerimaan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat gabungan Pansus I, II, dan III bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Koto Baru, Kamis (29/10/2026).

Menurut Boy, persoalan retribusi pasar nagari perlu dibahas secara jelas agar tidak terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan pemungutan maupun pengelolaan penerimaannya. Kejelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengelola pasar, siapa yang berhak melakukan pemungutan, serta ke mana hasil retribusi disetorkan menjadi bagian penting yang perlu dipastikan.

Kewenangan dan Mekanisme Pemungutan Perlu Diperjelas

Dalam konteks optimalisasi PAD, pasar nagari merupakan salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian dari sisi tata kelola dan potensi penerimaan. Namun, pengelolaannya membutuhkan kejelasan mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah nagari dan pemerintah kabupaten, termasuk dasar hukum pemungutan serta pembagian tanggung jawab pengelolaan.

Selain itu, penetapan tarif retribusi juga perlu memiliki dasar yang jelas. Masyarakat dan pedagang harus mengetahui jenis pungutan, besaran tarif, serta ketentuan yang menjadi dasar pemungutannya. Kejelasan tersebut penting agar pelaksanaan pemungutan berjalan tertib, transparan, dan tidak menimbulkan beban yang tidak sesuai ketentuan bagi para pedagang.

Pencatatan dan Penyetoran Penerimaan Perlu Ditelusuri

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pencatatan dan penyetoran hasil retribusi. Pemerintah daerah perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai jumlah pasar nagari, objek yang dikenakan retribusi, potensi penerimaan, realisasi pemungutan, serta mekanisme pertanggungjawaban hasilnya.

Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai apakah pengelolaan retribusi pasar telah berjalan sesuai aturan dan apakah masih terdapat potensi penerimaan yang perlu dioptimalkan. Pendataan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah nagari juga dapat membantu memperjelas kontribusi sektor pasar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan nagari sesuai kewenangannya.

Menjadi Agenda Pendalaman Pansus

Rapat gabungan Pansus I, II, dan III DPRD Kabupaten Solok pada 29 Oktober 2026 masih berada pada tahap penjelasan umum dan inventarisasi persoalan yang dihadapi OPD. Pembahasan mengenai retribusi pasar nagari karena itu masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, terutama terkait dasar hukum pengelolaan, kewenangan pemungutan, penetapan tarif, serta alur pencatatan dan penyetoran penerimaan.

Melalui rapat lanjutan bersama OPD terkait, DPRD diharapkan dapat memperoleh penjelasan lebih terperinci mengenai kondisi pengelolaan pasar dan potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan.

Pembenahan tata kelola retribusi pasar tidak hanya berkaitan dengan peningkatan PAD, tetapi juga menyangkut kepastian aturan, transparansi pengelolaan, dan perlindungan terhadap masyarakat yang beraktivitas di pasar nagari.

Dengan mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, pasar nagari diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan pendapatan daerah dan nagari secara tertib. (Jo)

âš 
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with