Tata kelola retribusi pasar nagari menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Panitia Khusus (Pansus) I, II, dan III DPRD Kabupaten Solok.
Kabupaten Solok, BaNagari.id | Anggota DPRD Kabupaten Solok, Boy Falma, menyoroti perlunya kejelasan mengenai kewenangan pengelolaan pasar nagari, penetapan tarif retribusi, mekanisme pemungutan, hingga penyetoran hasil penerimaan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat gabungan Pansus I, II, dan III bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Koto Baru, Kamis (29/10/2026).
Menurut Boy, persoalan retribusi pasar nagari perlu dibahas secara jelas agar tidak terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan pemungutan maupun pengelolaan penerimaannya. Kejelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengelola pasar, siapa yang berhak melakukan pemungutan, serta ke mana hasil retribusi disetorkan menjadi bagian penting yang perlu dipastikan.
Kewenangan dan Mekanisme Pemungutan Perlu Diperjelas
Dalam konteks optimalisasi PAD, pasar nagari merupakan salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian dari sisi tata kelola dan potensi penerimaan. Namun, pengelolaannya membutuhkan kejelasan mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah nagari dan pemerintah kabupaten, termasuk dasar hukum pemungutan serta pembagian tanggung jawab pengelolaan.
Selain itu, penetapan tarif retribusi juga perlu memiliki dasar yang jelas. Masyarakat dan pedagang harus mengetahui jenis pungutan, besaran tarif, serta ketentuan yang menjadi dasar pemungutannya. Kejelasan tersebut penting agar pelaksanaan pemungutan berjalan tertib, transparan, dan tidak menimbulkan beban yang tidak sesuai ketentuan bagi para pedagang.
Pencatatan dan Penyetoran Penerimaan Perlu Ditelusuri
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pencatatan dan penyetoran hasil retribusi. Pemerintah daerah perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai jumlah pasar nagari, objek yang dikenakan retribusi, potensi penerimaan, realisasi pemungutan, serta mekanisme pertanggungjawaban hasilnya.
Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai apakah pengelolaan retribusi pasar telah berjalan sesuai aturan dan apakah masih terdapat potensi penerimaan yang perlu dioptimalkan. Pendataan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah nagari juga dapat membantu memperjelas kontribusi sektor pasar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan nagari sesuai kewenangannya.
Menjadi Agenda Pendalaman Pansus
Rapat gabungan Pansus I, II, dan III DPRD Kabupaten Solok pada 29 Oktober 2026 masih berada pada tahap penjelasan umum dan inventarisasi persoalan yang dihadapi OPD. Pembahasan mengenai retribusi pasar nagari karena itu masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, terutama terkait dasar hukum pengelolaan, kewenangan pemungutan, penetapan tarif, serta alur pencatatan dan penyetoran penerimaan.
Melalui rapat lanjutan bersama OPD terkait, DPRD diharapkan dapat memperoleh penjelasan lebih terperinci mengenai kondisi pengelolaan pasar dan potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan.
Pembenahan tata kelola retribusi pasar tidak hanya berkaitan dengan peningkatan PAD, tetapi juga menyangkut kepastian aturan, transparansi pengelolaan, dan perlindungan terhadap masyarakat yang beraktivitas di pasar nagari.
Dengan mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, pasar nagari diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan pendapatan daerah dan nagari secara tertib. (Jo)





