Keseriusan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembahasan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Solok, Iskan Nofis. Ia menyoroti kehadiran kepala OPD dalam rapat pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Menurutnya, pimpinan perangkat daerah seharusnya hadir secara langsung ketika pembahasan menyangkut target, realisasi, potensi, serta berbagai persoalan pengelolaan pendapatan daerah.
Kabupaten Solok, BaNagari.id | Sorotan tersebut muncul dalam rapat gabungan Pansus I, II, dan III DPRD Kabupaten Solok bersama sejumlah OPD di Koto Baru, Kamis (29/10/2026). Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD diundang untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi pengelolaan PAD, termasuk capaian penerimaan dan kendala yang dihadapi masing-masing perangkat daerah.
Namun, Iskan Nofis menilai kehadiran kepala OPD secara langsung diperlukan agar pembahasan dapat berlangsung lebih efektif dan persoalan yang disampaikan Pansus memperoleh jawaban dari pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Diketahui, Kepala Dinas PUPR, Effia Vivi Fortuna berhalangan hadir dikarenakan sakit dan diwakili oleh Sekretaris, sementara Kepala Dinas Perhubungan, Muhammad Djoni sedang ada dinas luar dan Kepala DPMPTSP, Aliber Mulyadi sedang ada agenda rapat bersama BPJS Ketenagakerjaan serta Kepala Disparbud Marcos Sophan, S.Pt. M.Si juga tidak hadir.
Kepala OPD Diharapkan Hadir Langsung
Bagi Iskan, pembahasan optimalisasi PAD bukan sekadar agenda administratif atau penyampaian laporan rutin. Forum Pansus merupakan ruang pengawasan dan pendalaman terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan.
Kepala OPD sebagai penanggung jawab perangkat daerah dinilai perlu memahami secara menyeluruh kondisi penerimaan di instansinya, termasuk potensi yang belum tergarap, hambatan pemungutan, serta langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan.
Kehadiran langsung pimpinan OPD juga penting agar pertanyaan anggota Pansus dapat dijawab secara lebih komprehensif, terutama ketika pembahasan menyangkut kebijakan dan tindak lanjut yang membutuhkan keputusan organisasi. Dengan demikian, pembahasan tidak berhenti pada penjelasan umum dari perwakilan perangkat daerah, tetapi dapat menghasilkan gambaran persoalan yang lebih jelas.
Pembahasan PAD Membutuhkan Jawaban Substantif
Optimalisasi PAD Kabupaten Solok melibatkan berbagai sektor, mulai dari pajak daerah, retribusi, pemanfaatan aset, hingga potensi penerimaan dari sektor pariwisata dan pelayanan publik.
Setiap OPD memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Karena itu, diperlukan penjelasan yang terperinci mengenai target, realisasi, dasar penetapan penerimaan, mekanisme pemungutan, serta kendala yang dihadapi di lapangan.
Kehadiran kepala OPD diharapkan dapat mempercepat proses klarifikasi sekaligus memperjelas tanggung jawab masing-masing perangkat daerah dalam menindaklanjuti pembahasan Pansus.
Bagi DPRD, penguatan komunikasi antara legislatif dan eksekutif menjadi bagian penting dalam memastikan upaya peningkatan pendapatan daerah berjalan berdasarkan data dan kondisi faktual.
Rapat Lanjutan Menjadi Penentu Pendalaman
Rapat gabungan Pansus I, II, dan III pada 29 Oktober 2026 masih berada pada tahap penjelasan umum dan inventarisasi persoalan yang dihadapi OPD. Pembahasan lebih mendalam direncanakan berlanjut melalui rapat Pansus bersama perangkat daerah terkait. Tahap ini menjadi kesempatan bagi DPRD untuk menggali lebih jauh berbagai persoalan yang belum terjawab dalam pertemuan awal.
Kehadiran langsung kepala OPD diharapkan dapat memperkuat kualitas pembahasan, terutama dalam menguraikan potensi penerimaan, kendala pengelolaan, serta langkah konkret yang dapat dilakukan masing-masing perangkat daerah. Melalui pembahasan tersebut, Pansus diharapkan dapat menyusun evaluasi dan rekomendasi yang lebih terukur bagi pemerintah daerah.
Optimalisasi PAD pada akhirnya membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah. Bukan hanya menyampaikan angka target dan realisasi, tetapi juga memastikan setiap potensi pendapatan dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Solok. (Jo)





