23 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

DPRD Kabupaten Solok Sahkan APBD 2027, Pemulihan Pascabencana dan Pemerataan Pembangunan Jadi Prioritas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Koto Baru, BaNagari.id | Persetujuan tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok yang berlangsung di Gedung Perpustakaan dan Arsip Koto Baru, Kamis (05/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Plani dan Mukhlis. Agenda paripurna meliputi penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD 2027, penandatanganan berita acara, serta penyampaian pendapat akhir Bupati Solok.

Hadir dalam rapat tersebut Bupati Solok Jon Firman Pandu, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para Staf Ahli, Asisten, kepala OPD, camat, serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Ivoni Munir turut memperkenalkan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok yang baru, Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., MM. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada 23 Wali Nagari terpilih yang baru saja dilantik.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok menetapkan APBD 2027
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Solok, Yetty Aswaty, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Banggar Sampaikan Hasil Pembahasan APBD 2027

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Solok, Yetty Aswaty, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ia menegaskan bahwa pembahasan APBD merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Karena itu, kebijakan penganggaran harus disusun secara terarah, terukur, berkualitas, serta berorientasi pada asas manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan anggaran daerah juga harus memperhatikan stabilitas fiskal, mendukung pemulihan pascabencana, dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok.

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat sejumlah penyesuaian terhadap struktur APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027.

Rincian APBD Kabupaten Solok Tahun 2027

Setelah melalui pembahasan bersama TAPD, struktur APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

  1. Pendapatan Daerah
  • Sebelum pembahasan: Rp1.178.944.047.468.
  • Setelah pembahasan: Rp1.104.716.860.468.
  • Berkurang: Rp74.227.187.000.
  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  • Sebelum pembahasan: Rp148.329.947.590.
  • Setelah pembahasan: Rp148.329.947.590.
  • Tidak mengalami perubahan.
  1. Pendapatan Transfer
  • Sebelum pembahasan: Rp1.030.714.099.878.
  • Setelah pembahasan: Rp956.386.912.878.
  • Berkurang: Rp74.227.187.000.
  1. Belanja Daerah
  • Sebelum pembahasan: Rp1.178.944.047.468.
  • Setelah pembahasan: Rp1.104.797.535.468.
  • Berkurang: Rp74.146.512.000.

Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 mencatatkan defisit sebesar Rp80.675.000. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp80.675.000 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok menetapkan APBD 2027
DPRD Kabupaten Solok menyetujui APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Koto Baru, Kamis (5/11/2026).

DPRD Dorong Pemulihan Pascabencana dan Pemerataan Pembangunan

Selain menyepakati struktur anggaran, DPRD Kabupaten Solok juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Salah satu perhatian utama adalah percepatan penanganan kerusakan lahan pertanian akibat bencana. DPRD menilai sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat.

DPRD juga meminta pemerintah daerah memperhatikan nagari-nagari yang masih tertinggal, baik dari sisi pembangunan fisik maupun nonfisik. Di bidang infrastruktur, pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, serta jembatan menjadi salah satu prioritas yang diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, DPRD mendorong perbaikan gedung DPRD yang terdampak bencana agar aktivitas dan pelaksanaan tugas kedewanan dapat kembali berjalan optimal. Sejumlah rekomendasi lainnya meliputi evaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peningkatan pendataan objek pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

DPRD juga meminta agar program-program sektor pertanian yang telah direncanakan segera direalisasikan. Perhatian terhadap prestasi atlet, bantuan untuk masjid dan kegiatan keagamaan, serta evaluasi kinerja seluruh OPD melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment turut menjadi bagian dari rekomendasi. Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dan ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan serta kapasitas fiskal yang tersedia.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok menetapkan APBD 2027
DPRD Kabupaten Solok menyetujui APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Koto Baru, Kamis (5/11/2026).

Seluruh Anggota DPRD Setujui Ranperda APBD 2027

Setelah laporan Banggar disampaikan, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota DPRD yang hadir terhadap Ranperda APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda. Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan persetujuan.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Persetujuan DPRD oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris DPRD Kabupaten Solok, Nazar Syamsu, serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang diwakili pimpinan DPRD.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok menetapkan APBD 2027
Bupati Solok, Jon Firman Pandu saat menyampaikan pendapat akhir rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2027 di Koto Baru, Kamis (05/11/2026).

Bupati Jon Firman Pandu: Rekomendasi DPRD Jadi Perhatian Pemerintah

Dalam penyampaian pendapat akhir, Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, bersama TAPD dan seluruh tim yang telah bekerja dalam proses pembahasan APBD 2027.

Bupati menegaskan bahwa seluruh rekomendasi, saran, dan masukan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Ia menjelaskan bahwa proses evaluasi APBD tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berbagai usulan DPRD tetap menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal.

Menurut Jon Firman Pandu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok ke depan akan difokuskan pada penanganan dan pemulihan pascabencana, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Terkait gedung DPRD yang terdampak bencana, pemerintah daerah juga akan memprioritaskan penyediaan dan perbaikan ruangan rapat agar aktivitas kedewanan dapat kembali berjalan dengan baik.

Bupati turut menekankan pentingnya peningkatan kinerja OPD, perhatian terhadap kegiatan keagamaan dan olahraga, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia secara khusus meminta seluruh kepala OPD agar bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan meningkatkan kinerja nyata di masing-masing perangkat daerah.

Keterbatasan anggaran, tegasnya, tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok menetapkan APBD 2027
DPRD Kabupaten Solok menyetujui APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Koto Baru, Kamis (5/11/2026).

Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Kepentingan Masyarakat

Pengesahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 menjadi tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah di tengah tantangan pemulihan pascabencana. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan disetujuinya APBD 2027, perhatian selanjutnya tertuju pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, terutama pemulihan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, pemerataan antarwilayah, serta peningkatan pelayanan publik.

APBD bukan sekadar dokumen yang memuat angka pendapatan dan belanja daerah, melainkan instrumen kebijakan yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Masyarakat Kabupaten Solok tentu berharap setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah daerah dapat diwujudkan menjadi pembangunan yang merata, pelayanan yang semakin baik, dan percepatan pemulihan daerah pascabencana. (Jo)

âš 
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with