23 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

DPRD Kabupaten Solok Gelar Dua Rapat Paripurna, Sahkan Dua Perda dan Dengarkan Nota Penjelasan Tiga Ranperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok menggelar dua kali Rapat Paripurna pada Jumat (6/11/2026), dengan agenda persetujuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), sekaligus penyampaian Nota Penjelasan Bupati Solok terhadap tiga Ranperda yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Solok.

Koto Baru, BaNagari.id | Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Solok Nomor 100.1.4.3/10/Bamus DPRD/2026, bertempat di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Solok, Koto Baru.

Kedua rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, S.Farm., Apt., didampingi Wakil Ketua H. Armen Plani, S.AP., dan Mukhlis, S.H. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., sekitar 22 anggota DPRD, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta undangan lainnya.

Dua Ranperda Disetujui Menjadi Perda

Pada Rapat Paripurna pertama, DPRD Kabupaten Solok membahas dan menyetujui dua Ranperda menjadi Perda, yakni Perda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penyampaian laporan hasil pembahasan diawali Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) II, Yetty Aswaty, S.H., yang memaparkan hasil pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Selanjutnya, Juru Bicara Pansus III, Deny Eka Surya, S.H., menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Setelah kedua laporan disampaikan, pimpinan rapat meminta persetujuan bersama anggota DPRD terhadap kedua Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Persetujuan DPRD dan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Solok.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok dengan agenda pengesahan dua Perda dan penyampaian nota penjelasan tiga Ranperda.
Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir serta Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis, saat melakukan Penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wakil Bupati Solok H. Candra, disaksikan unsur Forkopimda, Jum’at (06/11/2026).

Penandatanganan berita acara persetujuan bersama dilakukan oleh Wakil Bupati Solok H. Candra, Ketua DPRD Ivoni Munir, serta Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis, disaksikan unsur Forkopimda.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Solok menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, khususnya anggota Pansus yang telah melaksanakan pembahasan terhadap kedua Ranperda tersebut.

Menurutnya, pasar rakyat merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas perdagangan dan sektor pertanian. Karena itu, pengelolaan dan penataan pasar rakyat membutuhkan landasan hukum yang jelas agar penyelenggaraannya dapat berjalan lebih tertib dan terarah.

Ia juga menyampaikan bahwa kedua Perda yang telah disetujui bersama tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Paripurna Kedua, Wabup Candra Bacakan Nota Penjelasan Bupati

Usai pelaksanaan rapat pertama, DPRD Kabupaten Solok kembali menggelar Rapat Paripurna kedua dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Bupati Solok terhadap tiga Ranperda yang diusulkan Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., membacakan Nota Penjelasan Bupati Solok Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H.

Ketiga Ranperda yang diajukan meliputi:

  1. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), dan Perangkat Nagari.
  2. Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  3. Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Dalam nota penjelasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan sejumlah substansi dan alasan pentingnya pembentukan ketiga Ranperda sebagai bagian dari penyesuaian regulasi serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

Penyesuaian Regulasi Pemerintahan Nagari

Pada Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2023, perubahan diarahkan pada penguatan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Wali Nagari. Selain itu, dilakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana), termasuk mekanisme pemilihan serentak, tata cara pemilihan, serta persyaratan pencalonan.

Penguatan juga mencakup kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), penataan serta penguatan perangkat nagari, hingga penyesuaian penghasilan dan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan nagari.

Salah satu substansi yang menarik perhatian adalah rencana pengaturan pemilihan Wali Nagari serentak yang dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak empat kali dalam jangka waktu delapan tahun.

Pelaksanaannya mempertimbangkan masa berakhirnya jabatan Wali Nagari, kemampuan keuangan daerah, serta ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Penjabat Wali Nagari.

Penyesuaian Kelembagaan BPBD Menjadi Tipe A

Ranperda kedua berkaitan dengan perubahan ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah usulan penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok menjadi Tipe A.

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan perkembangan regulasi mengenai pembentukan, organisasi, dan tata kerja BPBD serta kebutuhan penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebencanaan. Pemerintah Kabupaten Solok memandang bahwa kondisi dan risiko kebencanaan daerah membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi, serta penanganan yang terpadu.

Dengan penyesuaian kelembagaan tersebut, BPBD diharapkan mampu menjalankan fungsi penanggulangan bencana secara lebih optimal, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Ranperda ini juga mengatur masa peralihan kelembagaan sampai ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja yang baru.

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Sementara itu, Ranperda ketiga mengatur pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Regulasi tersebut diarahkan untuk memperjelas tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Nagari dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan penanganan kawasan permukiman.

Materi pengaturan juga mencakup instrumen pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh baru, kriteria teknis kekumuhan, penyediaan tanah, serta skema pembiayaan. Kriteria teknis yang menjadi perhatian meliputi kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, hingga proteksi kebakaran.

Dalam aspek pendanaan, Ranperda membuka ruang pembiayaan melalui APBD, APBN, APB Nagari, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Nagari juga diharapkan memiliki keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penanganan perumahan kumuh serta permukiman kumuh di wilayah masing-masing.

Bagian dari Penguatan Fungsi Legislasi Daerah

Melalui penyampaian nota penjelasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok berharap ketiga Ranperda dapat menjadi landasan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD. Pembahasan diharapkan menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat tata kelola nagari, menyesuaikan kelembagaan perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat.

Dua Rapat Paripurna yang berlangsung pada 6 November 2026 tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Solok bersama Pemerintah Daerah. Di satu sisi, kedua Ranperda yang telah melalui proses pembahasan memperoleh persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Perda. Di sisi lain, pemerintah daerah mulai mengajukan tiga Ranperda baru untuk memasuki tahapan pembahasan bersama legislatif.

Dengan demikian, agenda legislasi daerah tidak hanya berfokus pada penetapan regulasi, tetapi juga pada penyesuaian kebijakan terhadap kebutuhan pemerintahan dan perkembangan masyarakat Kabupaten Solok. (Jo)

âš 
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with