Pemerintah Kabupaten Solok memaparkan rencana penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui penataan organisasi menjadi Tipologi A dengan hasil perhitungan skor mencapai 560.
Koto Baru, BaNagari.id | Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi., saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Selasa (10/11/2026), di Gedung Arsip dan Perpustakaan, Koto Baru.
Penataan kelembagaan BPBD tersebut merupakan bagian dari pembahasan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam penjelasannya, pemerintah menyebutkan bahwa penilaian tipologi BPBD dilakukan berdasarkan variabel umum dan teknis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan pemerintah, BPBD Kabupaten Solok memperoleh total skor 560 dan direncanakan masuk dalam kategori Tipologi A.
Sejumlah indikator yang menjadi dasar perhitungan meliputi jumlah penduduk Kabupaten Solok sebanyak 419.031 jiwa, luas wilayah 3.590,404kilometer persegi, serta APBD sebesar Rp1.299.369.888.383. Pada variabel teknis, pemerintah juga memperhitungkan sembilan jenis potensi bencana dan jumlah penduduk yang terpapar bencana sebanyak 415.846 jiwa.
Dikaitkan dengan Evaluasi Bencana September 2026
Rencana penguatan kelembagaan BPBD tersebut juga dikaitkan dengan kondisi geografis Kabupaten Solok dan pengalaman penanganan bencana banjir bandang serta longsor yang terjadi pada September 2026. Pemerintah memandang penguatan organisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, hingga penanganan tanggap darurat.
Selain aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas operasional dan dukungan logistik juga menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam melakukan penataan organisasi. Pemerintah turut menyoroti pentingnya penguatan penanggulangan bencana berbasis nagari dengan memperhatikan karakteristik wilayah serta kearifan lokal masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai relevan mengingat nagari merupakan wilayah yang berhadapan langsung dengan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana di daerah masing-masing.
Pemerintah Jelaskan Pembagian Fungsi BPBD dan Satpol PP
Dalam tanggapan terhadap pandangan umum fraksi, pemerintah juga menjelaskan pembagian fungsi antara BPBD dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pemerintah menegaskan bahwa penguatan kelembagaan BPBD tidak dimaksudkan untuk menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Satpol PP.
Satpol PP menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, sedangkan BPBD memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana. Dengan pembagian tersebut, pemerintah berharap masing-masing perangkat daerah dapat menjalankan fungsi sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
Masih dalam Tahapan Pembahasan Ranperda
Rencana perubahan tipologi BPBD tersebut masih menjadi bagian dari materi perubahan ketiga Perda Nomor 8 Tahun 2016 yang dibahas bersama DPRD Kabupaten Solok. Karena itu, hasil perhitungan skor 560 yang disampaikan pemerintah perlu dibedakan dari keputusan final mengenai pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah.
Tahapan pembahasan selanjutnya menjadi penting untuk memastikan kesesuaian dasar hukum, kebutuhan organisasi, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta efektivitas pelaksanaan tugas penanggulangan bencana. Penguatan kelembagaan BPBD pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan perubahan tipologi organisasi, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah meningkatkan kemampuan pencegahan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan ketika bencana terjadi di wilayah Kabupaten Solok. (Jo)





