Badan Gizi Nasional (BGN) memulai langkah penataan internal sejak dipimpin Kepala BGN yang baru, Sudaryono. Dalam rapat pimpinan yang digelar di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026), BGN mengumumkan pemberhentian ratusan pegawai serta penutupan permanen ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak memenuhi standar.
Jakarta, BaNagari.id | Sudaryono menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN memperkuat tata kelola lembaga dan memastikan seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai ketentuan.
“Kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba, kemudian yang melanggar kami berikan sanksi,” ujar Sudaryono.
261 Pegawai Non-ASN Diberhentikan
Dalam kesempatan itu, Sudaryono mengumumkan sebanyak 261 pegawai non-ASN resmi diberhentikan per 27 Juli 2026.
Jumlah tersebut terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli yang dinilai melanggar aturan disiplin.
“Per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli,” katanya.
Selain itu, BGN juga memproses sembilan ASN dan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Mereka berpotensi dijatuhi sanksi pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara 39 ASN lainnya dikenai sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, dan sanksi administrasi.
833 Dapur MBG Ditutup Permanen
Tidak hanya melakukan penataan sumber daya manusia, BGN juga menghentikan operasional 833 dapur MBG (SPPG) secara permanen.
Menurut Sudaryono, keputusan tersebut diambil setelah pengelola dapur tidak melakukan perbaikan meski telah diberikan waktu untuk memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
Mayoritas dapur ditutup karena persoalan higienitas, sanitasi, risiko keracunan makanan, kualitas penyajian, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tidak memenuhi persyaratan.
Sebaran dapur yang ditutup meliputi:
- 98 dapur di wilayah Sumatera;
- 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura;
- 424 dapur di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Sudaryono menegaskan dapur yang ditutup permanen tidak lagi menerima pembayaran atau kompensasi dari pemerintah.
“Dapur yang disuspend secara permanen ini tidak dibayar lagi. Ini benar-benar suspend karena pelanggaran,” tegasnya.
Distribusi MBG Dialihkan
Meski ratusan dapur ditutup, BGN memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap berjalan.
Distribusi makanan bergizi akan dialihkan ke dapur lain yang berada di sekitar sekolah atau wilayah terdampak sehingga pelaksanaan Program MBG tidak terhenti.
Menurut Sudaryono, tujuan utama program bukan sekadar menyediakan makanan, melainkan memastikan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik, terpenuhi secara optimal.
“Namanya Makan Bergizi Gratis, bukan makan enak gratis atau makan banyak gratis. Yang menjadi tolok ukur adalah kecukupan gizinya,” ujarnya.
BGN menegaskan langkah evaluasi dan pengawasan akan terus dilakukan. Apabila di kemudian hari masih ditemukan pelanggaran serupa, lembaga tidak akan ragu menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. (***)
