Bupati Solok, Jon Firman Pandu, SH, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Solok dalam pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2027.
Koto Baru, BaNagari.id | Komitmen tersebut disampaikan Jon Firman Pandu dalam Pendapat Akhir Bupati pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok terkait persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, di Gedung Perpustakaan dan Arsip Koto Baru, Kamis (05/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Solok, khususnya Badan Anggaran (Banggar), bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja dalam proses pembahasan APBD 2027.
Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi, saran, dan masukan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, berbagai usulan yang disampaikan DPRD merupakan bagian penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok.
Pemulihan Pascabencana Jadi Fokus Utama
Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa kondisi Kabupaten Solok yang masih menghadapi tantangan pemulihan pascabencana membutuhkan perhatian serius dari seluruh perangkat daerah. Karena itu, pemerintah daerah akan memprioritaskan berbagai program penanganan dan pemulihan dampak bencana, termasuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Pemulihan sektor pertanian, perbaikan jalan, irigasi, serta jembatan menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap nagari-nagari yang masih membutuhkan percepatan pembangunan, baik infrastruktur fisik maupun sektor nonfisik.
Arah kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Solok.
Bupati Minta Seluruh OPD Bergerak Cepat
Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Bupati secara khusus meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi DPRD.
Ia menekankan bahwa peningkatan kinerja perangkat daerah harus diwujudkan melalui langkah nyata, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bupati juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, setiap OPD harus mampu memaksimalkan sumber daya yang tersedia, bekerja secara efektif, serta memastikan program yang telah direncanakan benar-benar memberikan manfaat. Selain itu, evaluasi kinerja perangkat daerah menjadi perhatian pemerintah kabupaten agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih terukur dan bertanggung jawab.
Perbaikan Gedung DPRD dan Infrastruktur Menjadi Perhatian
Terkait kondisi gedung DPRD Kabupaten Solok yang terdampak bencana, Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa penyediaan dan perbaikan ruangan rapat DPRD akan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Hal tersebut diperlukan agar aktivitas kedewanan, termasuk rapat dan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan, dapat kembali berjalan secara optimal.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap rekomendasi DPRD mengenai pembangunan infrastruktur, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda), serta pendataan objek pajak daerah.
Perhatian terhadap sektor olahraga, prestasi atlet, kegiatan keagamaan, dan bantuan untuk rumah ibadah juga menjadi bagian dari rekomendasi yang akan diperhatikan pemerintah daerah. Bupati menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut akan disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah.
APBD 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Rp1,104 Triliun
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Solok bersama pemerintah daerah menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dengan sejumlah penyesuaian hasil pembahasan Banggar dan TAPD.
Berdasarkan laporan Banggar yang disampaikan Juru Bicara Yetty Aswaty, pendapatan daerah setelah pembahasan ditetapkan sebesar Rp1.104.716.860.468. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.104.797.535.468, dengan defisit sebesar Rp80.675.000 yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp148.329.947.590, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp956.386.912.878.
Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan persetujuan terhadap Ranperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah melalui mekanisme persetujuan bersama.
Sinergi Pemerintah dan DPRD untuk Pembangunan Kabupaten Solok
Bupati Jon Firman Pandu menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting dalam memastikan arah pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan disetujuinya APBD 2027, pemerintah daerah diharapkan dapat segera melanjutkan tahapan administrasi dan persiapan pelaksanaan program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan pemulihan pascabencana, pemerintah daerah dituntut mampu menentukan skala prioritas, meningkatkan efektivitas belanja, serta memastikan setiap program memberikan dampak nyata.
Pemerintah Kabupaten Solok berharap melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan, pembangunan daerah pada 2027 dapat berjalan lebih merata, pelayanan publik semakin baik, dan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana dapat dipercepat.
APBD 2027 bukan hanya menjadi pedoman pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Solok yang lebih tangguh, merata, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Jo)





