23 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

Wabup Candra Bacakan Nota Penjelasan Bupati, Tiga Ranperda Kabupaten Solok Diajukan ke DPRD

Pemerintah Kabupaten Solok mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Solok. Ketiga Ranperda tersebut menyangkut perubahan regulasi pemerintahan nagari, penataan perangkat daerah, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Koto Baru, BaNagari.id | Pengajuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Solok, Koto Baru, Jumat (6/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, S.Farm., Apt., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Armen Plani, S.AP., dan Mukhlis, S.H. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 22 anggota DPRD Kabupaten Solok, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., kepala OPD terkait, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Solok H. Candra membacakan Nota Penjelasan Bupati Solok Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., terhadap tiga Ranperda yang diajukan pemerintah daerah untuk mendapatkan pembahasan dan masukan dari DPRD.

Dalam nota penjelasannya, Bupati menyampaikan bahwa penyesuaian regulasi daerah diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemilihan Wali Nagari Serentak Hingga Empat Gelombang

Ranperda pertama merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan Perangkat Nagari. Penyesuaian tersebut dilatarbelakangi perkembangan regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Dalam nota penjelasan Bupati, terdapat sejumlah substansi yang menjadi perhatian, mulai dari penguatan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Wali Nagari, penyesuaian mekanisme pemilihan, persyaratan pencalonan, penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), hingga penataan perangkat nagari.

Salah satu poin penting dalam Ranperda tersebut adalah pengaturan pemilihan Wali Nagari secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Solok yang dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak empat kali dalam jangka waktu delapan tahun.

Pelaksanaannya mempertimbangkan pengelompokan berdasarkan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari, kemampuan keuangan daerah, dan ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Penjabat Wali Nagari.

Selain itu, Ranperda juga menyempurnakan persyaratan dan mekanisme pencalonan, termasuk bagi Wali Nagari yang kembali mencalonkan diri, perangkat nagari, PNS, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aspek lain yang turut diatur adalah penyempurnaan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah, jaminan sosial, serta tunjangan purnatugas bagi penyelenggara pemerintahan nagari.

Penyesuaian Kelembagaan BPBD Menjadi Tipe A

Ranperda kedua merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Salah satu substansi utama yang dijelaskan adalah penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok menjadi BPBD Tipe A.

Langkah tersebut dilatarbelakangi kebutuhan penyesuaian organisasi dengan perkembangan regulasi, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam nota penjelasan disebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi saat ini. Kabupaten Solok dinilai memiliki dinamika dan risiko kebencanaan yang membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi, serta penanganan secara terpadu.

Melalui perubahan tersebut, kelembagaan BPBD diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.

Ranperda ini juga mengatur masa peralihan kelembagaan. Perangkat daerah yang selama ini menjalankan urusan pemerintahan bidang kebencanaan tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja yang baru.

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Jadi Perhatian

Ranperda ketiga mengatur tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Penyusunan regulasi ini diarahkan untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif agar pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman kumuh di Kabupaten Solok dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam nota penjelasan Bupati, terdapat lima pokok pengaturan yang menjadi substansi Ranperda tersebut. Pertama, pengaturan tugas dan kewenangan pemerintah daerah serta pemerintah nagari dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pencegahan serta peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Kedua, instrumen pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh baru melalui pengawasan, pengendalian, pemeliharaan kualitas sarana dan prasarana lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, penetapan kriteria teknis kekumuhan yang meliputi kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran.

Keempat, pengaturan penyediaan tanah dan skema pendanaan. Pembiayaan tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga membuka peluang pendanaan melalui APBN, APB Nagari, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, penguatan kerja sama, peran serta masyarakat, dan kearifan lokal. Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Solok diarahkan untuk mengedepankan partisipasi aktif masyarakat serta menyelaraskan penataan permukiman dengan nilai adat dan tatanan budaya nagari.

DPRD Diharapkan Berikan Masukan dan Koreksi

Pada bagian akhir nota penjelasan, Bupati Solok mengharapkan masukan, saran konstruktif, serta koreksi dari pimpinan dan anggota DPRD terhadap ketiga Ranperda tersebut. Pembahasan bersama diharapkan dapat menyempurnakan substansi regulasi sebelum akhirnya disetujui bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.

Ketiga Ranperda tersebut memiliki ruang lingkup kebijakan yang berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Mulai dari kepastian penyelenggaraan pemerintahan nagari, penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, hingga peningkatan kualitas lingkungan permukiman, pembahasan ketiga regulasi ini akan menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok. (Jo)

âš 
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with