23 C
Solok
Saturday, November 21, 2026

Dosen Fort De Kock Ajukan Perlindungan ke LPSK, Soroti Laporan Tandingan

Perkara dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan Universitas Fort De Kock (UFDK) Bukittinggi pada 22 Juli 2026 kembali memasuki babak baru. Tim kuasa hukum Erit Rovendra, dosen Universitas Fort De Kock yang disebut menjadi korban dalam peristiwa tersebut, mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia.

Bukittinggi, BaNagari. id| Permohonan tersebut diajukan karena kuasa hukum mengaku memiliki kekhawatiran terhadap keselamatan, keamanan, kebebasan, serta potensi tekanan dan intimidasi yang dapat dialami Erit selama menjalani proses hukum.

Kekhawatiran itu, menurut kuasa hukum, semakin menguat setelah muncul laporan polisi lain yang menempatkan pihak korban sebagai pihak yang diduga melakukan kekerasan.

Kuasa hukum menilai keberadaan laporan tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap korban maupun saksi yang sedang menjalani proses hukum.

Dugaan Kekerasan Terjadi Saat Peristiwa di Area Kampus
Dalam permohonan kepada LPSK, tim kuasa hukum menjelaskan bahwa peristiwa bermula pada Rabu, 22 Juli 2026.

Menurut versi kuasa hukum, saat itu aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Camat, Lurah, serta personel TNI dan Polri bergerak menuju lokasi Universitas Fort De Kock setelah mendapatkan pengarahan dari Wali Kota Bukittinggi di Kantor Kelurahan Manggis Ganting.

Kuasa hukum menyebut dalam rangkaian peristiwa tersebut terjadi dugaan kekerasan, ancaman, tekanan, dan intimidasi terhadap sejumlah dosen, mahasiswa, serta petugas keamanan kampus. Salah satu pihak yang disebut menjadi korban adalah Erit Rovendra.

Menurut Khairul Abbas, S.H., M.H., selaku kuasa hukum, Erit mengalami dugaan kekerasan fisik hingga membutuhkan perawatan medis. Selain itu, kuasa hukum juga menyebut adanya dugaan intimidasi dan ancaman serta tindakan pengambilan telepon genggam secara paksa yang kemudian dikembalikan.

Tiga Korban Disebut Telah Melapor
Khairul mengatakan sedikitnya tiga orang telah membuat laporan kepada Polresta Bukittinggi terkait dugaan tindak pidana kekerasan dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, para korban telah menyerahkan sejumlah alat bukti, termasuk keterangan saksi, rekaman video, foto, serta bukti visum et repertum.

Ia juga menyebut salah seorang korban harus mendapatkan perawatan selama hampir satu minggu akibat dugaan kekerasan yang dialaminya. Namun, setelah laporan para korban dibuat, menurut kuasa hukum, muncul laporan polisi lain yang menempatkan pihak korban sebagai pihak yang diduga melakukan kekerasan. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu alasan tim hukum mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.

Kuasa Hukum Khawatir Terjadi Kriminalisasi
Khairul Abbas menilai munculnya laporan tandingan tersebut perlu mendapat perhatian. “Laporan tandingan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena korban yang sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana justru saat ini juga menghadapi proses hukum sebagai pihak terlapor,” ujar Khairul dalam siaran pers, Rabu (12/08/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi kebebasan korban maupun saksi dalam memberikan keterangan kepada penyidik. Bahkan, kuasa hukum menyatakan pihaknya mencurigai adanya kemungkinan upaya kriminalisasi terhadap korban.

Namun, tudingan tersebut masih merupakan pandangan dan kekhawatiran pihak kuasa hukum dan belum merupakan kesimpulan hukum. “Kami khawatir kondisi ini dapat menjadi tekanan terhadap korban maupun saksi dalam memberikan keterangan secara bebas,” katanya.

Khairul juga menyampaikan bahwa pihaknya selain mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, berencana mengirimkan surat kepada Mabes Polri untuk meminta pengawasan terhadap proses penanganan perkara.

Soroti Pernyataan Pejabat Pemko Bukittinggi
Selain laporan polisi tandingan, kuasa hukum turut menyoroti sejumlah pernyataan pejabat Pemerintah Kota Bukittinggi kepada media setelah peristiwa 22 Juli.

Ilham Darma, S.H., M.H., kuasa hukum lainnya, menilai pernyataan-pernyataan tersebut berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap korban maupun pihak yang memberikan keterangan terkait kejadian. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan tambahan bagi pihaknya untuk meminta perlindungan terhadap korban.

“Permohonan ini kami ajukan bukan untuk mengintervensi proses penegakan hukum, melainkan untuk memastikan klien kami dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut, tekanan, atau intimidasi,” ujar Ilham.

LPSK Diminta Beri Perlindungan
Tim kuasa hukum berharap LPSK dapat menelaah permohonan tersebut dan memberikan perlindungan sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara.

Sebaliknya, perlindungan diminta agar korban dan saksi dapat menjalani proses hukum secara aman serta memberikan keterangan secara bebas.

“Kami menyerahkan sepenuhnya penilaian dan pemeriksaan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya. Kami berharap LPSK dapat memberikan perhatian dan menindaklanjuti permohonan ini sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ilham.

Perkara Masih Berproses
Dengan masuknya permohonan perlindungan ke LPSK, perkara dugaan kekerasan di lingkungan Universitas Fort De Kock kini tidak hanya berlanjut pada proses laporan pidana, tetapi juga memasuki aspek perlindungan terhadap korban dan saksi.

BaNagari.id mencatat, berbagai tudingan yang disampaikan dalam siaran pers tersebut masih berasal dari pihak kuasa hukum korban. Status hukum masing-masing pihak, termasuk benar atau tidaknya dugaan kekerasan, intimidasi, kriminalisasi maupun adanya upaya rekayasa laporan, tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari LPSK, Polda Sumatera Barat, Polresta Bukittinggi, maupun pihak yang dilaporkan terkait substansi permohonan perlindungan dan tudingan yang disampaikan kuasa hukum korban.

BaNagari.id akan terus mengikuti perkembangan perkara ini dan memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab. (Jo)


Berita Terkait: https://banagari.id/yayasan-fort-de-kock-minta-polisi-percepat-penanganan-kasus-dugaan-kekerasan-dosen/

⚠
Catatan Redaksi

Artikel ini disusun berdasarkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan dari sumber yang tersedia saat berita diterbitkan. BaNagari.id berkomitmen menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca atau pihak terkait dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hot this week

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Topics

BPBD Tinjau Dugaan Pergerakan Tanah di Bukit Sileh, Sejalan dengan Peringatan Gubernur Sumbar soal Cuaca Ekstrem

BPBD Kabupaten Solok meninjau dugaan pergerakan tanah di Bukit Sileh, Lembang Jaya. Peninjauan berlangsung di tengah peringatan Gubernur Sumbar mengenai potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Dua Putra Cupak Jadi Narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN, Bahas Masa Depan Bisnis Bandara

Jon Hendri dan Suhengki, dua putra Nagari Cupak, Kabupaten Solok, tampil sebagai narasumber Seminar Nasional FTBE ITPLN di Jakarta. Keduanya membahas manajemen bisnis bandara dan teknologi HVAC-R.

811 Peserta dan Ofisial Ikuti MTQN XLI Kabupaten Solok, Pantai Cermin Jadi Tuan Rumah

Kecamatan Pantai Cermin menjadi tuan rumah MTQN XLI Kabupaten Solok 2026. Sebanyak 811 peserta dan ofisial dari 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan.

BMKG Tetapkan 14 Daerah di Sumbar Status Siaga Cuaca Ekstrem, Kabupaten Solok Termasuk

Gubernur Mahyeldi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. BMKG menetapkan 14 daerah di Sumbar berstatus Siaga dan lima daerah Waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

Wamen PU Tinjau Galodo Kabupaten Solok, 15 Gedung Terdampak

Kunjungan Wamen PU ke Kabupaten Solok menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur, pemantauan kawasan hulu, normalisasi sungai, dan keselamatan gedung pemerintahan terdampak galodo.

Balenong Silek di Sumani, Puluhan Sasaran Kabupaten dan Kota Solok Berkumpul

Puluhan sasaran silek dari Kabupaten dan Kota Solok berkumpul di Nagari Sumani dalam kegiatan Balenong Silek, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.

IKD dan Perlinsos, Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Solok?

Digitalisasi IKD dan Perlinsos membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Solok memiliki peran pengawasan terhadap anggaran, infrastruktur, koordinasi OPD, dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Digitalisasi Perlinsos, Bagaimana Kesiapan Kabupaten Solok?

Pengembangan IKD dan digitalisasi Perlinsos menuntut kesiapan data kependudukan, infrastruktur serta pelayanan hingga nagari. Kabupaten Solok memiliki sejumlah fondasi layanan digital yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img

Share with