Pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Solok memasuki tahapan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD. Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (09/11/2026), masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan, saran, masukan, dan rekomendasi terhadap substansi ketiga Ranperda tersebut.
Koto Baru, BaNagari.id | Rapat Paripurna berlangsung di Gedung Dispersip Koto Baru dan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, S.Farm., Apt., didampingi Wakil Ketua H. Armen Plani, S.AP., dan Mukhlis, S.H., Sekretaris DPRD, Muhammad Alfajri dan dihadiri hampir seluruh anggota DPRD, Pemkab Solok pada kegiatan tersebut diwakili Sekretaris Daerah, Rudy Repealdi Rilis, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Paripurna pada Jumat (06/11/2026), ketika Pemerintah Kabupaten Solok melalui Wakil Bupati H. Candra, S.H.I., menyampaikan Nota Penjelasan Bupati atas tiga Ranperda yang diajukan untuk dibahas bersama DPRD.
Ketiga Ranperda tersebut meliputi perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), dan Perangkat Nagari; perubahan ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; serta Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Fraksi Soroti Penguatan Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Daerah

Dalam penyampaian pandangan umum, Juru Bicara Fraksi PKS, drh. Basrizal, menyampaikan bahwa ketiga Ranperda memiliki fungsi strategis dalam mengayomi kepentingan masyarakat serta mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Terkait Ranperda pemerintahan nagari, Fraksi PKS menekankan pentingnya regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara menyangkut penataan perangkat daerah, fraksi ini menyoroti perlunya penyesuaian kelembagaan dengan kondisi dan risiko kebencanaan di Kabupaten Solok.
Menurutnya, pendekatan penanggulangan bencana perlu diarahkan dari pola reaktif menjadi preventif. Hal tersebut antara lain melalui pemetaan kawasan rawan bencana di setiap nagari serta penguatan kelembagaan yang mampu menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap Ranperda perumahan dan permukiman kumuh, terutama penanganan kawasan kumuh, penyediaan infrastruktur dasar, serta kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Tasman Putra, menyoroti pentingnya mekanisme yang transparan dan tata kelola pemerintahan nagari yang baik, termasuk pengelolaan aset dan keuangan nagari.
Terkait perubahan susunan perangkat daerah, Fraksi Gerindra menilai perlu adanya kelembagaan yang strategis, efektif, dan efisien serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
Fraksi Gerindra juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum, pengelolaan limbah rumah tangga, dan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar lainnya.

Juru Bicara Fraksi PPP, Endang Ayu Fitri Karlina, menyampaikan bahwa peraturan daerah merupakan instrumen hukum penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, regulasi yang dibentuk harus jelas, berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Fraksi PPP juga menekankan perlunya memperhatikan karakteristik masyarakat dan pemerintahan nagari yang demokratis, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan, demokrasi nagari, serta pengelolaan keuangan dan aset nagari.
Menyangkut penataan perangkat daerah, Fraksi PPP mengingatkan agar penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) didasarkan pada kebutuhan organisasi, mengedepankan prinsip efektif, efisien, dan profesional, serta tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Adapun terkait Ranperda perumahan dan permukiman kumuh, Fraksi PPP menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan sehat, mencegah gangguan kesehatan dan kerusakan lingkungan, melakukan pendataan kawasan kumuh secara akurat, serta mendorong program rumah layak huni.
Kesiapsiagaan Bencana hingga Kesejahteraan Perangkat Nagari

Juru Bicara Fraksi Hanura PDI-P, Sutan Muhammad Bahri, menyerahkan langsung dokumen pandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Solok.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Efdizal, memberikan sejumlah catatan, di antaranya menyangkut keterlambatan pihak eksekutif menghadiri rapat paripurna. Ia mengingatkan bahwa tata tertib DPRD telah mengatur mekanisme yang dapat diterapkan apabila terjadi keterlambatan, termasuk skorsing rapat.

Selain itu, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya pengisian struktur organisasi dan tata kerja yang mengedepankan profesionalisme. Pembahasannya perlu dilakukan bersama Tim Pemerintah Daerah dan pihak pemrakarsa Ranperda.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi NasDem, Tony Devisa, menyerahkan dokumen pandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan rapat yang berdekatan dengan waktu salat Zuhur.
Dari Fraksi Partai Golkar, Juru Bicara Yetty Aswaty menyampaikan pentingnya memperkuat fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) serta membangun koordinasi dan sinergi antarlembaga di nagari, termasuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Fraksi Golkar juga menyoroti kesejahteraan perangkat nagari, penataan SOTK, serta kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana, tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Menurut fraksi tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang terlatih, kualitas perumahan yang baik, lingkungan sehat, serta sarana dan prasarana yang memenuhi standar. Dukungan data yang terintegrasi secara nasional juga menjadi perhatian.

Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi PAN, Iwarnis, menyerahkan dokumen pandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Solok untuk menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah.
Seluruh Fraksi Setujui Pembahasan Dilanjutkan
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya agar ketiga Ranperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan berbagai catatan, saran, dan masukan yang telah disampaikan masing-masing fraksi.

Menutup rapat, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, menyampaikan bahwa agenda selanjutnya adalah mendengarkan jawaban pemerintah daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Solok. Jawaban pemerintah daerah tersebut dijadwalkan pada Selasa (10/11/2026), bertempat di Gedung Dispersip Koto Baru.
Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Berbagai catatan fraksi akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan sekaligus merespons masukan legislatif sebelum pembahasan ketiga Ranperda dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Dengan demikian, pembahasan ketiga Ranperda tidak hanya menyangkut penyesuaian regulasi dan kelembagaan pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pemerintahan nagari, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana, serta mendorong kualitas lingkungan permukiman di Kabupaten Solok. (Jo)





