Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, BPN, dan Perangkat Nagari.
Koto Baru, BaNagari.id | Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi., saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Solok dalam Rapat Paripurna di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Solok, Koto Baru, Selasa (10/11/2026).
Pembahasan perubahan Perda tersebut menjadi salah satu dari tiga Ranperda yang disampaikan pemerintah daerah dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, S.Farm., Apt., didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Plani.
Dalam jawabannya, pemerintah daerah menyampaikan bahwa diperlukan batas kewenangan yang jelas antara masing-masing unsur pemerintahan nagari. Wali Nagari menjalankan fungsi pemerintahan dan administrasi nagari, sedangkan kewenangan yang berkaitan dengan hak asal usul serta adat istiadat nagari menjadi ranah KAN.
Penyempurnaan regulasi tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, memperjelas kedudukan dan fungsi masing-masing unsur, serta mencegah potensi tumpang tindih kewenangan.
Pilwana Maksimal Empat Kali dalam Delapan Tahun
Selain pembagian kewenangan, mekanisme Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) juga menjadi perhatian dalam pandangan umum fraksi DPRD. Menanggapi pertanyaan Fraksi PKS mengenai dasar hukum pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sebanyak empat kali dalam delapan tahun, pemerintah menjelaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 38 ayat (2).
Pemerintah menyampaikan bahwa ketentuan tersebut menjadi landasan dalam mengatur pelaksanaan Pilwana sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam tanggapannya terhadap pandangan Fraksi Gerindra, pemerintah juga menjelaskan bahwa penyempurnaan mekanisme Pilwana dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari multitafsir, serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.
Sementara itu, persyaratan pencalonan Wali Nagari disebut telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan PP Nomor 16 Tahun 2026. Penyesuaian tersebut mencakup persyaratan bagi Wali Nagari petahana, ASN, PPPK, dan perangkat nagari, termasuk kewajiban memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi pihak yang dipersyaratkan.
Penguatan BPN dan Penataan Perangkat Nagari
Dalam pembahasan yang sama, pemerintah juga menanggapi masukan fraksi mengenai penguatan fungsi dan kedudukan BPN. Pemerintah menjelaskan bahwa fungsi BPN telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, antara lain terkait pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan nagari bersama Wali Nagari, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.
Terkait kemungkinan perselisihan antara Wali Nagari dan BPN, pemerintah menyampaikan bahwa penyelesaian awal akan dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan oleh Camat. Apabila diperlukan, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti secara berjenjang oleh organisasi perangkat daerah terkait melalui tim tingkat kabupaten.
Mengenai pengisian perangkat nagari, pemerintah mendorong proses seleksi yang dilakukan secara selektif, objektif, dan transparan dengan memperhatikan kompetensi serta kebutuhan organisasi.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa pengisian perangkat nagari perlu memberikan kesempatan kepada putra-putri nagari yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk membangun nagari.
23 Wali Nagari Baru Direncanakan Mengikuti Peningkatan Kapasitas
Aspek peningkatan kapasitas kepemimpinan juga menjadi bagian dari jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi. Pemerintah menyampaikan rencana memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi 23 Wali Nagari yang baru dilantik dan belum mengikuti kegiatan retreat. Kegiatan tersebut direncanakan melalui kerja sama dengan lembaga yang berkompeten.
Selain peningkatan kapasitas kepemimpinan, pemerintah juga menanggapi usulan mengenai kesejahteraan perangkat nagari. Penghasilan tetap dan tunjangan aparatur nagari akan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah. Sementara usulan tunjangan keluarga dan tunjangan purna tugas akan dikaji lebih lanjut.
Pemerintah juga menyebut adanya pengaturan tabel penghasilan tetap (Siltap) yang memungkinkan penyesuaian penghasilan secara berkala setiap dua tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari Didorong Lebih Transparan
Persoalan pengelolaan keuangan dan aset nagari turut mendapat perhatian dalam pembahasan Ranperda tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan aset harus mengacu pada standar akuntansi dan ketentuan pengelolaan barang milik nagari. Sementara pengelolaan keuangan nagari wajib dilaksanakan secara transparan dan diinformasikan kepada masyarakat.
Untuk mendukung tata kelola tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan sejumlah sistem aplikasi, antara lain Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), penerapan transaksi non-tunai, serta Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Pemanfaatan sistem tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan dan aset nagari yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah juga menyampaikan pentingnya memperhatikan nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam penyempurnaan regulasi, sehingga pengaturan pemerintahan nagari tetap selaras dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Solok.
Melalui perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2023 ini, pemerintah berharap tercipta landasan hukum yang memberikan kepastian dalam tata kelola pemerintahan nagari, memperjelas hubungan kerja antarlembaga, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan akuntabel.
Namun, berbagai ketentuan yang disampaikan pemerintah tersebut masih menjadi bagian dari materi Ranperda yang akan melalui tahapan pembahasan dan penyempurnaan bersama DPRD Kabupaten Solok sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (Jo)





